Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, secara tegas membantah adanya pembahasan mengenai peleburan lembaganya dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi sebuah kementerian. Penegasan ini disampaikan Rizal di Menara Bank Mega, Jakarta, pada Kamis, 16 Oktober 2025, seraya menambahkan bahwa “Bapanas sudah diambil sama Pak Mentan (Menteri Pertanian).”
Rizal menjelaskan bahwa sejak Menteri Pertanian Amran Sulaiman merangkap jabatan sebagai Kepala Bapanas, komunikasi antarlembaga menjadi jauh lebih efektif. Hal ini dikarenakan kedua entitas kini berada di bawah satu komando, menciptakan sinergi yang lebih baik dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Ia bahkan bercerita telah mengikuti rapat terpadu setelah menghadiri serah terima jabatan dan pelantikan Amran sebagai Kepala Bapanas, menandakan koordinasi yang intensif.
Sebelumnya, wacana penggabungan ini mencuat dari usulan anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Firman berpendapat bahwa Bulog semestinya diperkuat dan dinaikkan statusnya menjadi setingkat kementerian, digabungkan dengan Bapanas. Menurutnya, peningkatan status ini akan memberikan independensi lebih bagi Bulog untuk mengelola distribusi beras dan cadangan pangan, membebaskannya dari hambatan birokrasi yang kompleks. “Harusnya kepala Badan Pangan Nasional dan kepala Bulog itu jadi satu. Kalau perlu dijadikan kementerian pangan dan Bulog,” kata Firman kepada Tempo pada 10 Oktober 2025.
Menariknya, gagasan Firman mengingatkan pada era pemerintahan mantan Presiden Soeharto, di mana Bulog merupakan badan tersendiri yang memiliki peran sentral dalam mengendalikan harga beras, menyediakan cadangan beras, serta mengelola jasa logistik pangan. Setelah periode tersebut, status Bulog mengalami beberapa perubahan; pada tahun 2001, Bulog bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun pada tahun 2003, pemerintah resmi mengubah statusnya menjadi perusahaan umum (Perum) hingga kini menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah akan mempelajari masukan untuk menaikkan status Bulog menjadi kementerian atau lembaga seperti di era Presiden Soeharto. “Nanti kami kaji dulu,” ucap Prasetyo usai rapat terbatas di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 12 Oktober 2025. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempertimbangkan opsi terbaik untuk penguatan sektor pangan.
Namun, Prasetyo menegaskan bahwa terlepas dari statusnya di masa depan, pemerintah telah berkomitmen untuk memperbaiki dan memperkuat peran Bulog. Ia menyoroti capaian Bulog yang memiliki serapan beras tertinggi dalam sejarah, dan pemerintah telah memutuskan untuk memberikan dana tambahan. Dana ini bertujuan untuk mengantisipasi jika produksi pangan nasional melimpah, baik beras maupun jagung, sehingga hasil panen tersebut dapat diserap secara optimal oleh Bulog. “Intinya adalah mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu. Kalau pangan kita aman, perut aman, selebihnya Insyaallah aman,” pungkas Prasetyo, menekankan prioritas utama pemerintah terhadap ketahanan pangan.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Istana: Bulog dan Kementerian Pertanian Perbaiki Penyimpanan Beras
Ringkasan
Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, membantah adanya pembahasan peleburan Bulog dengan Bapanas menjadi kementerian. Ia menegaskan bahwa Bapanas kini berada di bawah komando Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, sehingga komunikasi antarlembaga menjadi lebih efektif. Hal ini menyusul usulan dari anggota Komisi IV DPR RI mengenai penggabungan tersebut.
Meskipun usulan penggabungan mencuat dan pemerintah menyatakan akan mengkaji masukan tersebut, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperkuat peran Bulog. Pemerintah juga menyoroti capaian Bulog dalam penyerapan beras tertinggi dan memberikan dana tambahan untuk mengantisipasi melimpahnya produksi pangan nasional, dengan fokus utama pada ketahanan pangan.
