mellydia.co.id -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara tegas mendesak percepatan realisasi belanja anggaran ketahanan pangan pada periode pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Desakan ini muncul mengingat hingga akhir September 2025, serapan anggaran vital tersebut baru mencapai Rp 81,2 triliun dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp 144,6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Jakarta pada Selasa (14/10), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menggarisbawahi kondisi ini. Ia menjelaskan bahwa realisasi anggaran ketahanan pangan secara keseluruhan telah tercatat 56,1 persen dari total pagu yang disiapkan. “Anggaran ketahanan pangan ini Rp 81,2 triliun. Ada yang dibelanjakan melalui kementerian, termasuk untuk cetak sawah, intensifikasi lahan. Kita note kalau anggaran ketahanan pangannya itu sudah di atas ya 56,1 persen dari APBN,” ungkap Suahasil.
Namun, di balik angka tersebut, Suahasil juga menyoroti kebutuhan mendesak bagi Kementerian/Lembaga terkait untuk menggenjot belanja pada program cetak sawah dan intensifikasi lahan. Hingga akhir September 2025, realisasi untuk sektor ini masih relatif rendah, yakni 31,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 10,9 triliun. “Kita note kalau anggaran ketahanan pangannya itu sudah di atas ya 56,1 persen dari APBN. Tapi untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan masih relatively rendah 31,3 persen dari pagu sebesar Rp 10,9 triliun. Jadi ini juga perlu kita lakukan percepatan,” tegas Suahasil, menunjukkan disparitas dalam serapan anggaran.
Selain itu, sektor infrastruktur sumber daya air juga menghadapi tantangan serupa. Belanja untuk bendungan, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air baru mencapai 43 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 23 triliun. Angka ini menandakan perlunya dorongan lebih lanjut untuk memastikan kelengkapan infrastruktur vital dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, program strategis seperti Kampung Nelayan Merah Putih menunjukkan progres yang berkelanjutan. Suahasil menyampaikan bahwa realisasinya hingga September 2025 telah mencapai Rp 0,8 triliun, atau sekitar 55,9 persen dari pagu anggaran senilai Rp 1,4 triliun. “Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan,” tukas Suahasil Nazara, menandakan optimisme terhadap penyelesaian program ini.
Secara keseluruhan, realisasi anggaran Ketahanan Pangan hingga September 2025 ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data Kemenkeu mencatat kenaikan sebesar 14 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang kala itu tercatat Rp 71,2 triliun. Anggaran ini telah dikucurkan melalui beberapa jalur utama: sebesar Rp 46,2 triliun melalui BPP, Rp 12,9 triliun melalui Transfer Ke Daerah (TKD), dan Rp 22,1 triliun melalui pembiayaan, menunjukkan komitmen pemerintah dalam berbagai kanal untuk memperkuat sektor pangan.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong percepatan realisasi anggaran ketahanan pangan yang hingga September 2025 baru mencapai Rp 81,2 triliun dari pagu Rp 144,6 triliun (56,1%). Wamenkeu Suahasil Nazara menyoroti perlunya percepatan belanja untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan yang realisasinya masih rendah, yaitu 31,3% dari pagu Rp 10,9 triliun.
Selain cetak sawah, infrastruktur sumber daya air juga perlu ditingkatkan realisasinya. Sementara itu, program Kampung Nelayan Merah Putih menunjukkan progres yang baik dengan realisasi Rp 0,8 triliun atau 55,9% dari pagu. Secara keseluruhan, realisasi anggaran ketahanan pangan meningkat 14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
