Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana signifikan untuk menarik sekitar Rp 15 triliun dana pemerintah dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Keputusan ini diambil menyusul evaluasi bahwa BTN dinilai belum optimal dalam menyerap dana sebesar Rp 25 triliun yang telah dialokasikan pemerintah sejak akhir September 2025.
Purbaya menjelaskan, hingga data terakhir, BTN baru mampu menyerap sekitar Rp 10 triliun dari total dana tersebut. “Mungkin Rp 15 triliun akan saya distribusikan ke tempat lain kalau mereka tidak bisa menyerapnya,” tegas Purbaya melalui video telekonferensi dalam acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat tentang keseriusan pemerintah dalam memastikan efektivitas penyaluran dana likuiditas untuk mendorong ekonomi.
Padahal, menurut Purbaya, BTN awalnya menunjukkan optimisme tinggi sebagai salah satu bank himpunan bank milik negara (Himbara) yang paling siap memanfaatkan penempatan dana pemerintah. “Seingat saya, BTN yang paling optimistis waktu itu. Mereka bilang Rp 25 triliun itu kurang dan akan segera terserap. Tapi data terakhir menunjukkan tidak seperti yang diharapkan,” ungkapnya, menyoroti realisasi penyerapan yang jauh di bawah ekspektasi awal.
Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Purbaya berencana mengadakan pertemuan dengan jajaran direksi BTN. Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan dana dan merumuskan langkah konkret selanjutnya. “Saya akan tanya ke mereka, bisa enggak menyerap sisanya itu. Kalau cuma Rp 10 triliun kan terlalu kecil,” tambahnya, menekankan perlunya solusi cepat dan efektif dari pihak bank.
Konteks penempatan dana pemerintah ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Keuangan untuk mengalirkan Rp 200 triliun dana kas pemerintah. Dana besar tersebut dialihkan dari Bank Indonesia ke lima bank anggota Himbara dengan tujuan utama memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit yang esensial bagi sektor riil.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, pada Kamis, 9 Oktober 2025, menjelaskan rincian alokasi dan realisasi penyerapan dana pemerintah tersebut. Dari total Rp 200 triliun, Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing menerima Rp 55 triliun, BTN Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp 10 triliun. Data realisasi menunjukkan performa bervariasi: Bank Mandiri menyalurkan 74 persen, BRI 62 persen, BNI 50 persen, dan BSI 55 persen. Namun, penyerapan dana oleh BTN hanya mencapai 19 persen, menjadi yang terendah di antara bank-bank Himbara lainnya.
Terkait rendahnya penyaluran kredit tersebut, Tempo telah berupaya meminta konfirmasi dan tanggapan dari Corporate Secretary Bank BTN, Ramon Armando. Namun, hingga berita ini ditayangkan, belum ada respons yang diberikan. Padahal, sebelumnya BTN memproyeksikan tambahan likuiditas Rp 25 triliun dari pemerintah akan dapat terserap habis pada akhir 2025, didorong oleh permintaan kredit di sektor perumahan yang stabil.
Bahkan, Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, dalam keterangan tertulis yang dikutip Antara pada Sabtu, 20 September 2025, menyatakan bahwa langkah pemerintah ini telah mengubah fokus persaingan dari likuiditas ke kredit. Ia yakin, dengan adanya tambahan dana Rp 25 triliun, masalah likuiditas bagi BTN tidak akan menjadi kendala setidaknya selama enam bulan. “Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah habis terserap,” ujarnya penuh keyakinan, sebuah target yang kini tampaknya sulit tercapai.
Ringkasan
Pemerintah berencana menarik Rp 15 triliun dana dari BTN karena bank tersebut dinilai belum optimal dalam menyerap dana yang telah dialokasikan. Dari total Rp 25 triliun yang dialokasikan sejak September 2025, BTN baru menyerap sekitar Rp 10 triliun, jauh di bawah ekspektasi awal.
Menteri Keuangan akan mengevaluasi penyebab rendahnya penyerapan dana tersebut dengan direksi BTN. Penempatan dana ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat likuiditas perbankan dan mendorong pertumbuhan kredit, di mana BTN mendapat alokasi Rp 25 triliun dari total Rp 200 triliun dana pemerintah yang dialirkan ke bank Himbara.
