Konflik antara pemerintah federal dan negara bagian kian memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi digugat Negara Bagian Illinois. Gugatan ini terkait keputusan kontroversial Trump untuk menempatkan pasukan militer di Chicago, sebuah langkah yang direspons Trump dengan sinyal akan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan.
Para pemimpin Illinois mengambil jalur hukum pada Senin (6/10) waktu setempat, berupaya menghentikan pengerahan Garda Nasional federal ke Chicago. Gugatan ini muncul hanya beberapa jam setelah putusan serupa memblokir pengerahan Garda Nasional di Portland, Oregon, menandakan pola ketegangan yang lebih luas antara negara bagian yang dipimpin Partai Demokrat dan administrasi Republik.
Penempatan pasukan militer ini dinilai sebagai bagian dari bentrokan yang lebih besar antara negara bagian dan pemerintah federal mengenai operasi penegakan imigrasi yang agresif. Sebelumnya, pada 20 Januari, Trump telah menerbitkan perintah eksekutif ‘Protecting the American People Against Invasion’. Perintah ini menggarisbawahi prioritas pemerintah untuk sepenuhnya melaksanakan undang-undang imigrasi dan mengambil tindakan tegas terhadap ‘alien inadmissible’ (orang yang tidak memenuhi syarat masuk AS) serta ‘alien removable’ (yang harus dideportasi).
Lebih lanjut, pada Juni, Trump mengeluarkan memo yang menginstruksikan Garda Nasional dan personel federal lainnya untuk memberikan perlindungan kepada petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) di bawah Department of Homeland Security (DHS) selama operasi penegakan. DHS sendiri mencatat bahwa lebih dari 800 orang tanpa dokumen telah ditangkap di Illinois sebagai bagian dari operasi penegakan imigrasi yang diberi nama ‘Midway Blitz’.
Warga Chicago merasa sangat resah dengan operasi penegakan imigrasi yang dilancarkan oleh ICE sejak bulan lalu, terutama karena agen-agen tersebut menyasar wilayah yang mayoritas dihuni imigran dan sebagian besar penduduk Latin. Protes pun pecah di kalangan masyarakat, di mana pasukan militer dituduh menggunakan ‘kekuatan tanpa pandang bulu’ dan ‘kekerasan’, termasuk gas air mata, peluru karet, peluru merica, dan granat kejut, yang dianggap melanggar hak-hak Amandemen Pertama.
Kontras dengan pandangan masyarakat, Pemerintahan Trump justru menggambarkan Illinois dan Chicago sebagai kota yang dilanda kekacauan dan tanpa hukum di tengah operasi penegakan imigrasi. Ketegangan ini bukan insiden terisolasi; pengerahan 300 pasukan Garda Nasional federal di California bahkan telah diperpanjang hingga Januari 2026, berdasarkan dokumen pengadilan dalam gugatan serupa terkait mobilisasi pasukan di Portland, Oregon.
Namun, para pejabat di Illinois dan Oregon bersikeras bahwa intervensi militer dalam operasi penegakan imigrasi sama sekali tidak diperlukan. Mereka berpendapat bahwa keterlibatan federal justru akan memperburuk situasi yang sudah ada, menciptakan kekhawatiran dan ketidakstabilan.
Oleh karena itu, Pemerintah Illinois, dalam gugatannya, menuduh kebijakan tersebut melanggar hukum dan berbahaya. Gubernur Illinois JB Pritzker dari Partai Demokrat mengumumkan bahwa sidang pengadilan dijadwalkan pada Kamis (9/10). Pritzker secara tajam mengkritik, mengatakan bahwa Donald Trump menggunakan anggota militer sebagai alat politik dan pion dalam upaya ilegal untuk memiliterisasi kota-kota di AS.
Pritzker juga mengungkapkan bahwa sekitar 300 pasukan penjaga negara akan difederalisasi dan dikerahkan ke Chicago, ditambah dengan 400 pasukan lainnya dari Texas. Ia menyebut langkah ini sebagai invasi Trump. Ia pun mendesak Gubernur Texas dari Partai Republik, Greg Abbott, untuk memblokir langkah tersebut. Akan tetapi, Abbott menolak, menilai tindakan Trump diperlukan untuk melindungi para pekerja federal.
Juru bicara Gedung Putih, Abigail Jackson, mengonfirmasi bahwa Trump memang telah mengizinkan penggunaan anggota Garda Nasional Illinois, dengan alasan yang disebutnya sebagai ‘kerusuhan dan pelanggaran hukum yang terus-menerus yang belum dipadamkan oleh para pemimpin setempat’.
Trump Kaji Pakai UU Pemberontakan
Dalam perkembangan krusial, Presiden Trump pada Senin (6/10) menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerapkan Undang-Undang Pemberontakan. Aturan yang berasal dari tahun 1807 ini memberikan presiden kekuasaan darurat untuk mengerahkan pasukan di AS tanpa persetujuan negara bagian.
Menurut laporan The New York Times, langkah ini menjadi cara Trump untuk menghindari putusan pengadilan baru-baru ini yang memblokir upayanya mengerahkan Garda Nasional di kota-kota besar. Dalam tayangan di televisi lokal Newsmax, Trump menegaskan, “UU Pemberontakan merupakan cara untuk menghindari penentangan terhadap pengerahan pasukan. Jika kita tidak harus menggunakannya, saya tidak akan menggunakannya.”
Penerapan Undang-Undang Pemberontakan terakhir kali dilakukan oleh Presiden George H.W. Bush pada tahun 1992 atas permintaan Gubernur California. Saat itu, aturan ini digunakan untuk meredam kerusuhan Los Angeles pasca-putusan kasus pemukulan Rodney King, seorang pria Afrika-Amerika yang dipukuli polisi pada tahun 1991.
Ringkasan
Negara Bagian Illinois menggugat Presiden Trump terkait penempatan pasukan militer di Chicago, yang dianggap sebagai bagian dari operasi penegakan imigrasi agresif. Gubernur Illinois, JB Pritzker, mengkritik keras tindakan Trump yang menggunakan militer sebagai alat politik dan upaya memiliterisasi kota-kota di AS. Pemerintah Trump berdalih bahwa tindakan tersebut diperlukan karena kerusuhan dan pelanggaran hukum yang belum dipadamkan oleh pemimpin setempat.
Presiden Trump menyatakan akan mempertimbangkan penggunaan Undang-Undang Pemberontakan untuk mengerahkan pasukan di AS tanpa persetujuan negara bagian, sebagai respons terhadap penentangan atas pengerahan Garda Nasional. Langkah ini dilakukan untuk menghindari putusan pengadilan yang memblokir pengerahan pasukan, dan terakhir kali digunakan pada tahun 1992 oleh Presiden George H.W. Bush untuk meredam kerusuhan di Los Angeles.
