Tahap operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih kini resmi dimulai, menandai langkah maju dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Namun, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan adanya kendala fundamental yang menghambat progres, yaitu minimnya data desa presisi. “Kami dihadapkan pada satu masalah besar, tidak ada data desa yang presisi, yang tidak hanya menjelaskan tentang potensi desa tetapi juga kebutuhan dan seluruh profil desa itu sendiri,” tegas Ferry di seminar nasional ekonomi kerakyatan di kampus Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, pada Jumat 26 September 2025.
Kesenjangan data ini menjadi penghalang nyata, seperti yang dicontohkan Ferry. Ketika sebuah koperasi desa ingin menjadi penyalur gas elpiji 3 kilogram, mereka kesulitan mendapatkan informasi akurat mengenai jumlah rumah tangga petani yang benar-benar membutuhkan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) ternyata tidak dapat diakses, meninggalkan Kementerian Koperasi tanpa referensi yang memadai untuk pengambilan keputusan strategis.
Menyikapi tantangan ini, Kementerian Koperasi berinisiatif menjalin kerja sama strategis dengan guru besar sosiologi pedesaan dari IPB University. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi data desa presisi yang inovatif. Sistem canggih ini memanfaatkan teknologi mutakhir, termasuk penggunaan drone untuk pengumpulan data geospasial, pelibatan aktif warga desa dalam proses validasi, serta analisis hasil menggunakan artificial intelligence (AI). “Hasilnya kami punya 289 indikator atau parameter yang isinya bukan hanya tentang potensi desa tetapi juga kebutuhan desa dan seluruh profil yang dibutuhkan bagi pengambilan kebijakan atau keputusan,” jelas Ferry, menunjukkan komitmen terhadap data yang komprehensif.
Pengumpulan data desa presisi ini mencakup spektrum informasi yang luas, mulai dari data spasial seperti peta rumah dan lahan, kondisi sosial ekonomi warga yang meliputi pendapatan dan pekerjaan, hingga demografi seperti usia, tingkat pendidikan, dan kondisi rumah. Melalui aplikasi ini, terungkap fakta mengejutkan bahwa 46 persen penerima gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran. Lebih lanjut, Ferry menyoroti bahwa “Bansos hampir 50 persen salah sasaran, BLT hampir salah sasaran, semua salah sasaran dan akhirnya itu menjadi ada yang namanya mafia data juga.” Ia menggarisbawahi betapa data yang semu pada akhirnya akan melahirkan keputusan yang juga semu dan tidak valid.
Meski dihadapkan pada tantangan data, progres digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih terus berjalan. Hingga 21 September 2025 pukul 22.50 WIB, tercatat 43.956 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memiliki akun Simkopdes atau Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan. Dari jumlah tersebut, 10.219 koperasi telah berhasil beroperasi. Sistem informasi ini berfungsi vital untuk memantau dan mengelola koperasi secara waktu nyata. Setiap koperasi desa atau kelurahan diwajibkan terdaftar di microsite ini agar dapat mengajukan pembiayaan, sekaligus terhubung dengan BUMN, marketplace UMKM, dan berbagai lembaga lain, memastikan ekosistem yang terintegrasi dan transparan.
