mellydia.co.id, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara mengejutkan mengumumkan perubahan prioritas terkait syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI). Opsi pembangunan smelter tembaga baru di Papua yang sebelumnya digadang-gadang, kini tidak lagi menjadi fokus utama. Sebagai gantinya, pemerintah mengarahkan PTFI untuk lebih memanfaatkan fasilitas smelter tembaga yang telah ada di Gresik.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa wacana awal memang menghendaki pembangunan smelter anyar di Fakfak, Papua Barat, sebagai salah satu prasyarat penting untuk perpanjangan IUPK selepas 2041. Namun, seiring berjalannya diskusi, fokus bergeser. Bahlil menegaskan, prioritas pemanfaatan smelter di Gresik muncul sebagai alternatif yang lebih strategis, terutama dengan mempertimbangkan penambahan divestasi saham PTFI minimal 10% kepada MIND ID, di mana sebagian di antaranya akan dialokasikan untuk BUMD Papua.
Target pemerintah tidak berhenti pada angka 10%. Pemerintah tengah membidik penambahan kepemilikan saham negara di PTFI yang lebih ambisius, berpotensi mencapai 12%. Porsi saham tambahan ini sebagian besar akan disalurkan kepada BUMD Papua, sebuah langkah yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. “Insyaallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12%. Saham ini sebagian kepada BUMD Papua, ini terjadi pasca-2041 supaya eksplorasi bisa dilakukan,” ujar Bahlil kepada wartawan pada Jumat (26/9/2025), mengindikasikan bahwa pembagian saham ini akan berlaku setelah tahun 2041, beriringan dengan perpanjangan izin eksplorasi.
Proses negosiasi krusial ini masih bergulir, dengan rencana rapat final antara pemerintah dan Freeport yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Terkait penambahan saham untuk BUMD Papua dan MIND ID, Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya valuasi yang rendah. “Iya itu tidak ada nilai valuasi, jadi sangat kecil dan saya minta itu diberikan angka semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” tuturnya, menunjukkan upaya pemerintah untuk memperoleh saham tersebut dengan harga yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional.
Keputusan strategis mengenai opsi perpanjangan izin tambang Freeport ini merupakan implementasi dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditegaskan Bahlil sebagai hasil dari rapat bersama antara Freeport-McMoran dan PTFI, menandai komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya mineral demi kemajuan bangsa, sekaligus memastikan keberlanjutan investasi yang bertanggung jawab.
