Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan sebuah strategi ampuh yang berhasil menekan laju transaksi judi online di Indonesia. Langkah progresif berupa pemblokiran rekening dormant ini, yang diutarakan dalam forum Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial di JS Luwansa Hotel, Jakarta, pada Selasa, 5 Agustus 2025, telah menunjukkan dampak yang luar biasa terhadap perputaran uang ilegal.
Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa pemblokiran sementara rekening dormant – rekening tidak aktif yang sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan finansial – merupakan taktik krusial untuk menghentikan aliran uang ilegal. “Ketika rekening dormantnya justru malah kami blokir, kami hentikan sementara, dia bener-bener gak bisa pakai,” tegas Ivan, menyoroti efektivitas tindakan tersebut dalam menghambat aktivitas ilegal.
Dampak langsung dari kebijakan ini terlihat jelas pada penurunan signifikan nilai transaksi judi online. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum, nilai transaksi ini anjlok drastis dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp1,5 triliun hanya dalam kurun waktu Mei 2025. Penurunan substansial ini menjadi bukti konkret keberhasilan upaya PPATK dalam memerangi perjudian daring.
Ivan lebih lanjut merinci mengapa rekening dormant menjadi target utama para pelaku kejahatan. “Rekening dormant itu yang menjadi sasaran dari para pelaku tindak pidana untuk kemudian dipakai oleh mereka untuk melakukan tindak pidana,” jelasnya. Ia bahkan memaparkan satu kasus menarik di mana satu surat komplain saja berhasil membongkar jaringan luas rekening dormant yang selama ini dimanfaatkan untuk transaksi judi online. “Satu surat yang komplain itu, itu merepresentasikan beberapa rekening yang ternyata begitu kami lihat rekening dormantnya sudah banyak menerima uang yang tidak bisa diapa-apakan untuk melakukan transaksi video online,” ungkap Ivan.
Penting untuk digarisbawahi, Ivan juga menegaskan agar langkah pemblokiran rekening ini tidak disalahartikan sebagai perampasan aset. “Apa yang kami lakukan, jangan dinarasikan menjadi perapasan, penyitaan. Dana nasabah benar-benar aman,” ujarnya meyakinkan. Ini adalah upaya pengamanan sistem keuangan, bukan penyitaan dana nasabah.
PPATK mengklarifikasi bahwa sejumlah rekening yang sebelumnya diblokir antara 17 Mei hingga awal Juni 2025 telah dibuka kembali. Namun, proses pembukaan ini tetap mengacu pada kewajiban penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemutakhiran data nasabah. “Undang-undang mengatakan penyediaan jasa keuangan itu wajib melakukan pengkinian data,” kata Ivan. Verifikasi pemilik sah rekening menjadi esensial untuk mencegah penyalahgunaan identitas dalam sistem keuangan nasional. “Apakah nasabah yang transaksi inilah yang masalahnya menggunakan rekeningnya nasabah yang mendaftarkan sebagai pengguna rekening? Ini semata-mata untuk menjaga identitas keuangan Indonesia,” tambahnya.
Dalam implementasinya, eksekusi pemblokiran dan klarifikasi rekening ini menjadi tanggung jawab utama pihak perbankan. “Teman-teman dari perbankan dulu, karena mereka yang akan mengeksekusi di komputer mereka kan,” ujar Ivan. Ia juga menekankan betapa pentingnya kolaborasi erat antara institusi keuangan dan otoritas pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sistem pengawasan. “Sekarang ditambah oleh PPATK meminta, bahkan OJK ini juga bisa untuk menerapkan POJK-nya, mengetahui dan membuktikan,” pungkasnya, menggarisbawahi sinergi antarlembaga dalam memerangi kejahatan finansial.
Pilihan Editor: Untung-Rugi Penghapusan TKDN dalam Produk Amerika
Ringkasan
PPATK telah berhasil menekan transaksi judi online melalui pemblokiran rekening dormant. Strategi ini terbukti efektif dalam menghentikan aliran uang ilegal dan menurunkan nilai transaksi judi online secara signifikan, dari Rp 5,8 triliun menjadi Rp 1,5 triliun dalam kurun waktu Mei 2025. Rekening dormant menjadi sasaran karena sering disalahgunakan untuk tindak pidana.
PPATK menegaskan bahwa pemblokiran rekening bukan perampasan aset, melainkan pengamanan sistem keuangan. Rekening yang sebelumnya diblokir telah dibuka kembali setelah verifikasi pemilik sah oleh pihak perbankan, sesuai dengan kewajiban penyedia jasa keuangan untuk memperbarui data nasabah. Kolaborasi antara PPATK, perbankan, dan OJK sangat penting dalam memerangi kejahatan finansial.
