Kenaikan Gaji Guru: Tantangan Keuangan Negara dan Janji Pemerintahan Prabowo
Rendahnya gaji guru dan dosen, isu yang ramai diperbincangkan di media sosial, menjadi sorotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beliau menyebutnya sebagai tantangan serius bagi keuangan negara, terlepas dari besarnya anggaran pendidikan yang telah dialokasikan.
“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara,” ungkap Sri Mulyani dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Institut Teknologi Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025. Pertanyaan mendasar pun muncul: apakah seluruh beban kenaikan gaji harus sepenuhnya ditanggung negara, atau perlu melibatkan partisipasi masyarakat? Meskipun demikian, Sri Mulyani belum merinci bentuk partisipasi masyarakat yang dimaksud.
Pada tahun 2025, anggaran pendidikan mencapai angka fantastis, yaitu Rp 724,3 triliun. Anggaran tersebut terbagi ke dalam tiga kluster: kluster pertama untuk manfaat langsung siswa dan mahasiswa; kluster kedua untuk gaji dan tunjangan kinerja guru dan dosen; dan kluster ketiga untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Dana untuk guru dan dosen mencakup gaji pokok serta tunjangan kinerja. Lebih rinci, terdapat 477.700 guru non-PNS yang menerima tunjangan profesi, dan 666.900 guru yang menerima sertifikasi.
Selain gaji guru dan dosen, anggaran pendidikan yang cukup besar ini juga dialokasikan untuk berbagai program penting lainnya, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,4 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,1 juta pelajar, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk hampir 200 kampus negeri, beasiswa LPDP, dan program digitalisasi pembelajaran.
Komitmen Kenaikan Gaji Guru di Era Prabowo Subianto
Di awal masa jabatannya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana kenaikan gaji guru pada tahun 2025. Dalam Peringatan Hari Guru Nasional di Velodrome, Rawamangun, pada 28 November 2024, beliau menegaskan pendidikan sebagai prioritas utama pemerintahannya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, kemudian menjelaskan detail rencana tersebut: kenaikan gaji berlaku bagi seluruh guru ASN dan non-ASN yang bersertifikat. Guru ASN akan menerima tambahan setara satu kali gaji pokok, sedangkan guru non-ASN bersertifikat akan menerima tambahan Rp 2 juta. Perlu dicatat, kebijakan ini hanya berlaku untuk guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bukan Kementerian Agama.
Total anggaran kesejahteraan guru di tahun 2025 mencapai Rp 81,6 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Anggaran tersebut menjangkau 1,93 juta guru bersertifikat pendidik, dengan rencana tambahan bantuan langsung tunai (BLT) bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat. Meskipun disambut positif, pengumuman ini sempat menimbulkan beberapa kesalahpahaman. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, kemudian meluruskan bahwa guru non-ASN yang telah bersertifikat sebelum 2024 akan mendapatkan kenaikan tunjangan sebesar Rp 500 ribu, sehingga totalnya menjadi Rp 2 juta per bulan. Sementara guru yang baru bersertifikat pada 2024 akan langsung menerima tunjangan penuh sebesar Rp 2 juta.
Hasan Nasbi juga menekankan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memperhatikan kenaikan nominal gaji. Presiden Prabowo, menurutnya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, sehingga total anggaran untuk kesejahteraan guru mencapai Rp 81,6 triliun.
Ilona Estherina, Ananda Ridho Sulistya, dan Ni Kadek Trisna Cintya Dewi turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor:
Ringkasan
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen sebagai tantangan keuangan negara, meskipun anggaran pendidikan telah mencapai Rp 724,3 triliun pada tahun 2025. Anggaran tersebut terbagi untuk manfaat siswa, gaji guru dan dosen, serta infrastruktur. Pemerintah masih mempertimbangkan apakah kenaikan gaji guru sepenuhnya ditanggung negara atau melibatkan partisipasi masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan rencana kenaikan gaji guru pada tahun 2025, dengan fokus pada guru ASN dan non-ASN bersertifikat. Guru ASN akan menerima tambahan setara satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN bersertifikat akan menerima tambahan Rp 2 juta. Total anggaran kesejahteraan guru di tahun 2025 mencapai Rp 81,6 triliun, termasuk rencana bantuan langsung tunai bagi guru non-ASN yang belum bersertifikat.
