Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mengungkapkan data terbaru terkait tingkat pengangguran. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 2.323 orang belum memiliki pekerjaan di Kota Pelajar ini. Angka tersebut didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 765 orang, diikuti lulusan SMA sebanyak 624 orang. Selain itu, ada 141 sarjana (S1), 66 diploma (D3), serta 2 magister (S2) yang juga masuk dalam kategori penganggur.
Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Erna Nur Setyaningsih, pada Kamis, 14 Agustus 2025, secara spesifik menyoroti, “Angka pengangguran di Kota Yogyakarta terbanyak lulusan SMK.” Pernyataan ini menegaskan tantangan utama dalam menyerap tenaga kerja lulusan kejuruan ke pasar kerja.
Erna menjelaskan, tingginya angka pengangguran di Yogyakarta disebabkan oleh beberapa faktor krusial. Salah satu kendala utama adalah minimnya akses informasi mengenai ketersediaan lapangan kerja yang relevan. Di samping itu, kemampuan dan kesiapan lulusan untuk langsung terserap pasar kerja dinilai belum sepenuhnya memadai, ditambah dengan koneksi antara lembaga pendidikan dan dunia usaha yang belum terjalin secara optimal.
Menanggapi persoalan ini, Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta sedang gencar melakukan berbagai upaya perbaikan. Salah satu langkah konkret adalah mengaktifkan kembali Forum Bursa Kerja Khusus (BKK), sebuah forum yang berkolaborasi dengan pemerintah dan sebelumnya memang dirancang khusus untuk memfasilitasi penempatan calon tenaga kerja, terutama bagi lulusan SMK.
Tak berhenti di situ, Dinas Tenaga Kerja juga proaktif menurunkan tim bimbingan jabatan yang fokus membina lulusan SMK. Program ini bahkan melibatkan perwakilan pengusaha sebagai mentor, yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan agar siap bekerja dan langsung terhubung dengan dunia usaha dan industri secara nyata. “Menyiapkan bagaimana lulusan akan bekerja, jadi disambungkan langsung dengan dunia usaha dan industri,” imbuh Erna.
Pemerintah Kota Yogyakarta turut mengambil kebijakan strategis lain untuk mengatasi masalah pengangguran. Inisiatif tersebut mencakup penempatan tenaga kerja melalui skema Angkatan Kerja Lokal Antar Daerah (AKAD) dan Antar Negara (AKAN). Ada pula program tenaga kerja mandiri (TKM), proyek padat karya infrastruktur, serta pelatihan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan daya saing pekerja. Untuk memudahkan pencarian lapangan kerja, laman resmi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga menyediakan layanan bursa kerja daring yang dapat diakses melalui menu informasi lowongan kerja.
Demi menghadapi tantangan pengangguran yang kompleks, Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengimbau perguruan tinggi untuk lebih aktif memanfaatkan data-data milik pemerintah kota. “Dengan melibatkan perguruan tinggi, data pengangguran bisa dihidupkan sebagai bahan riset untuk mencari solusi,” tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah kota dalam mencari solusi berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Ringkasan
Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta mencatat 2.323 penganggur pada tahun 2024, didominasi lulusan SMK (765 orang) dan SMA (624 orang). Kurangnya akses informasi lowongan kerja, kesiapan lulusan yang belum memadai, dan koneksi yang kurang optimal antara lembaga pendidikan dan dunia usaha menjadi penyebab utama tingginya angka pengangguran.
Untuk mengatasi masalah ini, Dinsosnakertrans mengaktifkan kembali Forum Bursa Kerja Khusus (BKK) dan menurunkan tim bimbingan jabatan untuk lulusan SMK dengan melibatkan pengusaha sebagai mentor. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menerapkan skema AKAD dan AKAN, program TKM, proyek padat karya, pelatihan kompetensi, serta layanan bursa kerja daring. Wali Kota Yogyakarta mengajak perguruan tinggi untuk memanfaatkan data pengangguran sebagai bahan riset solusi.
