DIREKTUR Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan platform Coretax akan diaduit oleh pihak independen. Tindakan tersebut dilakukan sebelum serah terima dari vendor pemenang tender proyek, yaitu LG CNS-Qualysoft Consortium.
“Kami akan melakukan clearing beberapa hal, jadi akan ada audit deliverables, ini sangat governance sekali yang akan dilakukan oleh pihak independen,” kata Bimo saat ditemui di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa, 25 November 2025.
Bimo mengatakan pihak yang akan mengaudit adalah Deloitte—perusahaan konsultan dan audit bidang layanan perpajakan—karena tercantum dalam kontrak proyek. Selain itu ada lembaga independen dari kampus yang akan mengaudit teknologi informasi Coretax pada pekan depan.
Pengecekan di antaranya rigiditas dan fleksibilitas sistem, serta keamanan data. Kedaulatan dalam penguasaan data juga akan dimintakan pendapat hukum untuk pemeriksaan menyeluruh. Tim internal Direktorat Jenderal Pajak akan mengecek kembali pada saat praktik langsung.
Setelah serah terima pada 2026, pengembangan sistem yang dilakukan untuk menganalisis, hingga membandingkan data atau benchmark sudah siap. “Begitu nanti serah terima, kami akan langsung masukkan algoritma baru, lalu sekarang sistem masih sangat steril karena masa penjaminan dari vendor,” ucap Bimo.
Sebelumnya, Coretax masih memiliki sejumlah masalah dari sisi pengalaman pengguna (UX), mulai dari latensi hingga sulit diakses. Tetapi Bimo mengklaim saat ini throughput sudah bisa lebih tinggi dengan latensi rendah, mulai dari masuk ke beranda hingga ke sejumlah menu.
Direktorat Jenderal Pajak membuat Coretax untuk membuat layanan perpajakan lebih efisien dalam satu platform. Sebelumnya terpisah-pisah untuk mengurus layanan tertentu.
Wajib pajak pun diharuskan terbiasa dengan antarmuka pengguna (UI) terbaru yang ditampilkan Coretax. “Maka itu kami terus mendorong, kami memberikan meja-meja pelayanan untuk asistensi langsung selain juga melalui media-media sosialisasi, help desk, coaching clinic,” tutur Bimo.
Pilihan Editor: Kian Berat Beban APBN Akibat Utang Kereta Cepat
