mellydia.co.id MEDAN – Bank Indonesia (BI) Sumatra Utara (Sumut), sebagai Koordinator Wilayah BI Sumatra, gencar mendorong pemerintah daerah di seluruh Sumatra untuk bersinergi lebih kuat dalam menarik investor. Tujuannya adalah meningkatkan investasi dan memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
Rapat Koordinasi (Rakor) Investasi Wilayah Sumatra yang berlangsung di Batam, Kepulauan Riau, menyoroti pentingnya transformasi Sumatra dalam mengatasi berbagai kendala investasi. Strategi yang diusung adalah Think Big, Start Small, Move Fast, sebuah pendekatan yang menekankan visi besar, langkah awal yang terukur, dan pelaksanaan yang cepat.
Kepala KPw BI Sumut, Rudy Brando Hutabarat, menegaskan bahwa investasi adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Dalam Rakor tersebut, ia memperkenalkan konsep BATAM sebagai model untuk mempermudah akses dan tata kelola investasi, sehingga lebih menarik bagi investor. Konsep ini menawarkan kemudahan, kecepatan, dan kepastian dalam proses perizinan, yang diharapkan dapat diadopsi di daerah lain.
: Potensi Besar Ekspor Nila dari Sumatra Utara, Bidik Pasar AS hingga Eropa
“Konsep BATAM ini adalah bagaimana kita mempermudah akses dan tata kelola, sehingga menarik investor. Ini menjadi model kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan yang dapat diadopsi di daerah lain,” ujar Rudy dalam keterangan resminya, Kamis (20/11/2025).
Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 diadakan untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat investasi dan meningkatkan kinerja perekonomian di seluruh Sumatra.
: Pengangguran di Sumatra Barat Mayoritas Diploma-Sarjana, Kurang Lapangan Kerja?
Tiga sasaran utama yang ingin dicapai dalam Rakor ini adalah: mempercepat penyusunan dan pembaruan rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) provinsi/kabupaten/kota; memperbaiki iklim usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan menyusun roadmap penguatan iklim investasi daerah yang sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN).
Rudy menekankan bahwa sinergi antar lembaga adalah fokus utama dalam mendukung promosi investasi terintegrasi di Sumatra. Kolaborasi yang solid akan menjadi kunci keberhasilan.
: Sumatranomics 2025 Bahas Strategi Integrasi Ekonomi Sumatra
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, menambahkan bahwa penguatan koordinasi dan sinergi lintas lembaga sangat penting untuk menarik investasi. Ia juga menyoroti pentingnya transformasi pelayanan perizinan. Kombinasi ketiganya akan menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi.
“Kami juga berharap adanya forum konsultasi publik untuk penyusunan peraturan pelaksanaan, berkaitan dengan implementasi PP No.25/2025 dan No.28/2025,” katanya, menekankan perlunya partisipasi publik dalam proses regulasi.
Senada dengan itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi, menyoroti pentingnya kepastian dan kemudahan perizinan investasi dalam mengembangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
“Kepastian dan kemudahan perizinan akan mendukung pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, di antaranya sektor pariwisata terintegrasi sehingga memperkuat ekonomi lokal dan pemberdayaan UMKM,” jelas Iman, menyoroti dampak positif pada sektor pariwisata dan UMKM.
Dari sisi tata ruang dan layanan investasi, Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur, Djuang Fadjar Sodikin, menekankan perlunya kepastian kebijakan untuk memberikan jaminan legalitas dan mengurangi risiko bagi investor.
“Transformasi kebijakan tata ruang difokuskan pada pembaharuan rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang (RTRW/RDTR) secara lebih adaptif, dengan dukungan digitalisasi untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor,” kata Djuang, menjelaskan pentingnya adaptasi dan digitalisasi dalam tata ruang.
Lebih lanjut, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi/BKPM, Ariawan Cahyo Putro, menegaskan pentingnya pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang lengkap dan tepat dalam integrasi RDTR dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik di Indonesia, yaitu OSS-RBA. “Ini guna mendukung percepatan proses perizinan,” ujar Ariawan.
Rakor Investasi Wilayah Sumatra 2025 melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/BKPM, BP Batam, dan Pemerintah Provinsi se-Sumatra.
Rakor ini bertujuan untuk mentransformasi Sumatra dalam mengatasi hambatan investasi melalui penguatan kerja sama lintas daerah, pengembangan aglomerasi industri yang dapat menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah daerah di Sumatra berupaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut melalui sinergi yang lebih kuat. Rapat Koordinasi Investasi Wilayah Sumatra menyoroti pentingnya transformasi dalam mengatasi kendala investasi dengan strategi Think Big, Start Small, Move Fast. Konsep BATAM diperkenalkan sebagai model kemudahan dan kepastian perizinan untuk diadopsi di daerah lain.
Fokus utama dalam Rakor adalah mempercepat penyusunan tata ruang wilayah, memperbaiki iklim usaha, dan menyusun roadmap penguatan investasi. Kolaborasi antar lembaga, transformasi pelayanan perizinan, dan kepastian kebijakan tata ruang menjadi kunci. Digitalisasi dan pengaturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang tepat juga ditekankan untuk mendukung percepatan perizinan.
