Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak, menegaskan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan terus berlanjut tanpa hambatan. Pernyataan ini disampaikan Tanak menyusul respons publik terkait proyek ambisius tersebut, termasuk pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto.
Tanak menekankan bahwa proses hukum yang berjalan di KPK tidak dapat dihentikan oleh intervensi eksternal, termasuk pernyataan seorang presiden. “Penyelidikan tidak ada larangan kan, tidak ada satu larangan untuk melakukan penyelidikan,” tegas Tanak saat berbicara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/11).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama penyelidikan adalah untuk mendalami secara tuntas apakah ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pembangunan proyek Whoosh. Jika hasil penyelidikan tidak menemukan bukti yang cukup kuat untuk melangkah ke tahap penyidikan, maka kasus tersebut akan ditutup. Sebaliknya, apabila indikasi korupsi terbukti, KPK berencana akan melaporkan temuan tersebut langsung kepada Presiden.
Langkah ini, menurut Tanak, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam Astacita ketujuhnya yang secara eksplisit menyoroti pentingnya pemberantasan tindak pidana korupsi. “Ketika ada (indikasi korupsi) tentunya Presiden juga akan menerima. Karena beliau sudah mengamanatkan dalam Astacita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Hingga saat ini, KPK masih memberikan keleluasaan penuh kepada para penyelidik untuk mengumpulkan data dan informasi terkait proyek Whoosh. Proses ini dilakukan dengan sangat cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan status atau penentuan dugaan korupsi. “Itu penyelidik masih melakukan penyelidikan. Masih mengumpulkan data dan informasi. Begitu. Supaya tidak salah dalam menetapkan,” jelas Tanak.
Prosedur internal KPK memastikan bahwa setelah data dan informasi terkumpul lengkap, penyelidik akan mengajukan ekspose atau gelar perkara di hadapan pimpinan. Hal ini dilakukan untuk menyimpulkan apakah temuan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Di sisi lain, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah memberikan respons terkait polemik seputar Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Prabowo menyatakan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas penyelesaian proyek Whoosh yang belakangan menjadi sorotan publik. “Tidak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, pada Selasa (4/11), sebagaimana disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga mengemukakan pandangannya bahwa transportasi publik seperti Whoosh tidak semestinya dinilai hanya dari aspek keuntungan finansial semata. Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat sebagai tolok ukur utama. Menurutnya, konsep ini, yang dikenal sebagai Public Service Obligation, umum diterapkan pada transportasi umum di seluruh dunia, di mana hitungan manfaat untuk rakyat menjadi prioritas. Oleh sebab itu, Prabowo meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran publik, seraya memastikan bahwa uang negara akan selalu digunakan untuk kepentingan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ringkasan
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) akan terus berlanjut. Penyelidikan ini dilakukan untuk mendalami indikasi tindak pidana korupsi dan akan ditutup jika tidak ditemukan bukti yang kuat. KPK akan melaporkan temuan jika indikasi korupsi terbukti, sejalan dengan amanat Presiden Prabowo dalam Astacita ketujuhnya mengenai pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan kesiapannya bertanggung jawab penuh atas penyelesaian proyek Whoosh. Beliau menekankan bahwa transportasi publik seperti Whoosh tidak hanya dinilai dari keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial bagi masyarakat. Prabowo meminta masyarakat untuk tenang dan memastikan uang negara akan digunakan untuk kepentingan rakyat.
