Jakarta, IDN Times – Rencana pemerintah untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen di PT Freeport Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga saat ini masih belum menemui keputusan final. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyoroti proses negosiasi yang berlarut-larut.
Pembahasan mengenai penambahan saham Freeport ini, menurut Bahlil, telah berlangsung sejak masa jabatannya sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Opsi akuisisi tambahan saham ini merupakan salah satu poin krusial dalam diskusi terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport.
“Dulu pernah dibahas, waktu itu saya masih Menteri Investasi. Opsi perpanjangan Freeport sudah pernah kita bahas, namun sampai sekarang belum ada keputusan pasti. Salah satu poin utamanya adalah penambahan 10 persen saham untuk BUMN,” jelas Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 11 Agustus 2025.
Terkait keinginan pemerintah, Bahlil menegaskan bahwa akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport diharapkan dapat dilakukan dengan harga seminimal mungkin. Pemerintah berupaya keras agar pembelian ini tidak terpaku pada valuasi harga saham saat ini dan menghindari biaya yang terlalu tinggi.
“Saya tegaskan waktu itu bahwa penambahan 10 persen saham ini tidak harus dibeli dengan valuasi harga sekarang. Kita menginginkan harga yang semurah mungkin dan berpotensi tidak menggunakan nilai yang mahal,” papar Bahlil, menggarisbawahi sikap pemerintah.
Meski demikian, Bahlil mengakui bahwa belum ada perkembangan signifikan terkait rencana akuisisi tambahan saham ini. Saat dimintai konfirmasi mengenai isu pertemuan dirinya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Bahlil menyatakan ketidaktahuannya.
“Progresnya belum ada,” ungkap Bahlil singkat. “Terkait pertemuan dengan Freeport, saya tidak tahu.”
Meskipun belum ada kejelasan, Bahlil sebelumnya sempat menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui BUMN dapat terealisasi pada tahun 2025. Ia bahkan berharap proses ini bisa rampung paling lambat di awal tahun.
Menurutnya, keberhasilan akuisisi ini sangat bergantung pada intensitas komunikasi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan, entitas yang menjadi pemilik saham mayoritas lainnya di PTFI.
“Insya Allah, tahun depan, paling lambat awal tahun, Insya Allah bisa selesai. Semua ini tergantung dari komunikasi Freeport dengan kita,” pungkas Bahlil kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ringkasan
Rencana pemerintah Indonesia untuk menambah 10 persen kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui BUMN masih belum menemui titik terang. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pembahasan mengenai akuisisi tambahan saham ini, yang menjadi bagian dari perpanjangan IUPK Freeport, masih terus berlanjut sejak ia menjabat sebagai Menteri Investasi.
Pemerintah berupaya agar akuisisi tambahan saham tersebut dilakukan dengan harga seminimal mungkin, tidak terpaku pada valuasi saat ini. Meskipun demikian, belum ada perkembangan signifikan terkait rencana ini dan Bahlil mengakui ketidaktahuannya mengenai pertemuan dengan Presiden Direktur PTFI. Sebelumnya, Bahlil menargetkan penyelesaian akuisisi pada tahun 2025, bergantung pada komunikasi dengan Freeport-McMoRan.
