Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmennya untuk memberantas tuntas praktik premanisme dan aksi copet di pasar-pasar Jakarta. Inisiatif strategis ini diwujudkan melalui peningkatan masif pada digitalisasi keuangan, sebuah langkah yang diyakini akan membawa dampak signifikan bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Pramono Anung menjelaskan bahwa adopsi sistem pembayaran digital seperti QRIS di kalangan masyarakat pasar akan secara drastis menekan angka kejahatan. “Begitu masyarakat kita di pasar menggunakan QRIS, yang namanya preman akan berkurang signifikan, copetnya akan berkurang signifikan,” ujar Gubernur Pramono saat membuka gelaran Jakarta Economy Forum (JEF) 2025 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.
Menurutnya, para pelaku pencopetan akan kehilangan target utama mereka karena masyarakat tidak lagi membawa uang tunai atau cash. Ia menambahkan bahwa jika QRIS dicuri, pencuri tidak dapat menggunakannya untuk berbelanja, sebuah perbedaan mendasar yang membedakannya dari uang tunai yang dapat langsung digunakan. Dengan demikian, risiko kerugian bagi masyarakat dapat diminimalisir secara efektif.
Upaya pendorong digitalisasi keuangan ini bukan hanya berfokus pada aspek keamanan, melainkan juga sejalan dengan ambisi Jakarta untuk meningkatkan posisinya di kancah global. Gubernur Pramono Anung berharap inisiatif ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi seluruh aspek perkembangan Jakarta, memperkuat reputasinya sebagai kota yang modern dan aman.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan ini menyerukan kolaborasi dari semua pihak untuk bersama-sama menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Jakarta. Secara khusus, ia mengajak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjadi garda terdepan dalam upaya ini. Pramono meyakini bahwa ekonomi Jakarta dapat terus tumbuh positif, bahkan di tengah tantangan seperti rencana pemotongan dan transfer anggaran sebesar Rp 15 triliun pada tahun 2026.
“Saya berpesan kepada jajaran Balai Kota, tidak boleh ada tone negatif pun yang dikeluarkan oleh Balai Kota siapapun itu. Karena saya tahu banyak sekali instrumen yang dimiliki oleh Jakarta untuk membangun Jakarta,” tegas Pramono, menekankan pentingnya menjaga optimisme dan memanfaatkan potensi yang ada.
Menyambut baik visi Gubernur Pramono, Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Iwan Setiawan, menyatakan kesiapan BI untuk menindaklanjuti rencana perluasan digitalisasi keuangan tersebut. BI akan mengimplementasikan arahan ini melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). “Ini ide luar biasa Pak Gubernur, dan disambut oleh Tim TP2DD. Kita akan follow up sesuai arahan beliau dan memperluas di tahun depan,” kata Iwan dengan antusias.
Iwan Setiawan juga menegaskan komitmen BI DKI Jakarta untuk terus menjalin kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI) demi memacu pertumbuhan ekonomi Jakarta. Kolaborasi ini akan diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah penyelenggaraan JEF 2025, yang berhasil menghadirkan 80 gerai dari berbagai UMKM dan komunitas kreatif, menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha.
Melalui “aksi bersama” ini, Iwan berharap dapat memulihkan kepercayaan publik, memperkuat stabilitas ekonomi, dan membangkitkan semangat positif bahwa Jakarta memiliki potensi luar biasa untuk menjadi sebuah kota global yang berbudaya dan maju.
