CENTER for Indonesia’s Development Strategic Development Initiatives (CISDI) menyoroti evaluasi dan perbaikan mendesak yang diperlukan pada sejumlah program prioritas kesehatan dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Dua inisiatif utama, yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), menjadi fokus utama kritik CISDI, mengingat alokasi anggaran yang fantastis untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
Salah satu keprihatinan terbesar terkait program MBG adalah isu keamanan pangan. Hingga Oktober 2025, CISDI telah mencatat angka yang mengkhawatirkan sebesar 11.585 kasus keracunan makanan akibat menu MBG yang tersebar di puluhan kabupaten/kota di 24 provinsi. Ironisnya, hingga kini pemerintah belum menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperbaiki tata kelola program ini demi mencegah terulangnya insiden serupa. Diah Saminarsih, Founder dan CEO CISDI, melalui keterangan pers pada Jumat, 24 Oktober 2025, menegaskan bahwa program MBG dan CKG memerlukan target yang lebih realistis, dengan pendekatan bertahap yang mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia, mulai dari faktor geografis, etnis, tingkat sosial-ekonomi, hingga keterbatasan fiskal.
Lebih lanjut, Diah Saminarsih menggarisbawahi bahwa pelaksanaan program MBG belum memenuhi standar kualitas intervensi gizi. Maraknya penggunaan pangan ultra-olahan dalam menu MBG justru bertentangan dengan semangat peningkatan gizi yang selama ini diusung oleh Kementerian Kesehatan, seperti pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Ketidakpatuhan terhadap standar keamanan pangan ini menjadi faktor utama yang terus memicu kasus keracunan.
CISDI juga menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai peran kader kesehatan dalam program MBG. Dengan ketentuan baru dari Badan Gizi Nasional, kader kesehatan yang sebelumnya sudah harus menguasai 25 keterampilan dasar, kini dibebani tugas tambahan mendistribusikan paket makanan MBG dari posyandu kepada kelompok sasaran penerima manfaat, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, tanpa pengaturan insentif yang jelas. Diah mengungkapkan laporan di lapangan menunjukkan bahwa kader harus mengantarkan makanan kering yang tidak sesuai dengan pedoman Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), serta minimnya informasi mengenai menu MBG yang dibagikan. Kondisi ini memperparah beban kader kesehatan yang mayoritas masih dianggap relawan, dibayar rendah, namun terus dibebani pekerjaan dan persyaratan kompetensi yang meningkat.
Sementara itu, untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG), CISDI melihat potensi positifnya dalam meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer, terutama dalam pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular. Skrining kesehatan melalui CKG berpotensi menghasilkan bank data yang sangat berharga. Oleh karena itu, CISDI menekankan pentingnya transparansi dalam pemanfaatan data CKG antara pemerintah pusat dan daerah. Diah Saminarsih menambahkan, “CKG sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai pendekatan promotif dan preventif untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular hingga tuberkulosis (TB), tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan atau perawatan penyakit berisiko (continuum of care), seperti layanan diabetes yang memerlukan perawatan yang panjang.”
Menyikapi berbagai isu tersebut, CISDI menyampaikan sejumlah rekomendasi kesehatan konkret bagi pemerintah. CISDI mendesak agar pemerintah mengalokasikan setidaknya 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp 165 triliun, untuk penguatan layanan kesehatan primer. Sebagian dari anggaran tersebut, menurut CISDI, dapat digunakan untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan yang saat ini mencapai Rp 30 triliun. Alokasi ini dinilai masih akan menyisakan ruang fiskal yang besar bagi program prioritas kesehatan pemerintahan saat ini, termasuk MBG maupun CKG. CISDI juga mewanti-wanti bahwa munculnya program-program “hasil terbaik cepat” (quick wins) berpotensi mendisrupsi program kesehatan yang selama ini cenderung berjalan dengan baik.
Pilihan Editor: Cara Purbaya Mengoptimalkan Belanja Pemerintah
Ringkasan
CISDI menyoroti perlunya evaluasi mendesak terhadap program kesehatan prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Program MBG dikritik terkait keamanan pangan, dengan ribuan kasus keracunan makanan tercatat, serta penggunaan pangan ultra-olahan yang bertentangan dengan upaya peningkatan gizi. Beban kerja kader kesehatan yang bertambah dalam mendistribusikan makanan MBG juga menjadi perhatian.
Sementara program CKG dinilai berpotensi meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer, namun transparansi pemanfaatan data menjadi krusial. CISDI merekomendasikan alokasi minimal 1% dari PDB untuk penguatan layanan kesehatan primer, termasuk menutupi defisit BPJS Kesehatan. CISDI juga mengingatkan agar program “hasil terbaik cepat” tidak mendisrupsi program kesehatan yang sudah berjalan baik.
