MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas membuka opsi pengalihan injeksi dana pemerintah yang semula dialokasikan untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) kepada sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Langkah ini dipertimbangkan jika tingkat penyerapan dana di BTN tetap berada pada level yang rendah dan tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
“Saya akan lihat nanti. Kalau enggak terserap, akan dilemparkan ke BPD,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, seperti dikutip Antara pada Jumat, 18 Oktober 2025. Pernyataan ini mengindikasikan evaluasi ketat terhadap kinerja perbankan dalam menyalurkan amanah dana negara.
Pemerintah sendiri telah menempatkan dana yang cukup besar di lima bank utama sebagai upaya mendorong penyaluran kredit ke sektor riil dan menggerakkan roda perekonomian nasional. Secara spesifik, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri masing-masing menerima Rp 55 triliun. Sementara itu, BTN mendapatkan alokasi Rp 25 triliun, dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp 10 triliun. Penempatan dana ini merupakan strategi pemerintah untuk memicu aktivitas ekonomi melalui sektor perbankan.
Meskipun demikian, serapan dana di BTN menjadi sorotan. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima Purbaya, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, telah berjanji untuk mengakselerasi penyaluran dana tersebut, bahkan sempat mengajukan permintaan tambahan. Sebagai catatan, dari total dana pemerintah Rp 25 triliun yang ditempatkan, BTN tercatat baru merealisasikan kredit sebesar Rp 10,5 triliun, atau setara dengan 42 persen dari total alokasi, per September 2025. Angka kredit yang telah direimburse pun baru mencapai sekitar Rp 4,5 triliun.
Nixon LP Napitupulu sendiri tetap optimistis bahwa dana Rp 25 triliun di BTN akan terserap habis pada November 2025. Dana tersebut direncanakan akan disalurkan ke berbagai sektor produktif strategis, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta yang menjadi fokus utama BTN, yaitu pembiayaan perumahan rakyat.
Apabila serapan dana di BTN tidak mencapai target penuh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjuk Bank Jakarta dan Bank Jatim sebagai kandidat utama BPD yang bakal menerima peralihan dana. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua bank tersebut memiliki dukungan yang kokoh dari pemerintah daerah selaku pemilik saham mayoritas. “Yang backing-nya kuat cuma itu saja kelihatannya. Yang lain saya belum lihat. Artinya, kalau ada apa-apa, pemdanya cukup kuat untuk menutup kerugian yang ada, kalau ada nanti,” jelasnya, menekankan pentingnya jaring pengaman dari pemegang saham.
Lebih lanjut, Purbaya juga telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Jakarta dan Gubernur Jawa Timur untuk mendiskusikan implementasi rencana penempatan dana pemerintah ini. Berbeda dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang nominal alokasinya telah ditetapkan, nilai injeksi dana pada BPD akan diputuskan berdasarkan kemampuan dan kapasitas masing-masing bank, menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif.
Pilihan Editor: Mengapa Guyuran Dana Rp 200 Triliun Jadi Beban Perbankan
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi pengalihan dana pemerintah dari BTN ke BPD jika serapan dana di BTN rendah. Pemerintah telah menempatkan dana di beberapa bank, termasuk BTN sebesar Rp 25 triliun, untuk mendorong penyaluran kredit dan menggerakkan perekonomian.
Serapan dana di BTN menjadi perhatian, dengan realisasi kredit baru mencapai 42% per September 2025. Jika target tidak tercapai, Bank Jakarta dan Bank Jatim menjadi kandidat utama BPD penerima peralihan dana karena dukungan kuat dari pemerintah daerah.
