mellydia.co.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data terbaru mengenai realisasi belanja negara yang mencapai Rp 2.234,8 triliun hingga akhir September 2025. Angka ini menandakan pencapaian 63,4 persen dari total target outlook yang ambisius sebesar Rp 3.527,5 triliun. Data ini menjadi sorotan penting dalam evaluasi kinerja fiskal pemerintah.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan detail dari realisasi tersebut. Terungkap bahwa belanja pemerintah pusat berkontribusi sebesar Rp 1.589,9 triliun. Jumlah ini terbagi lagi menjadi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) senilai Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp 789 triliun, menunjukkan alokasi yang signifikan untuk berbagai sektor pemerintahan.
Sementara itu, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat mencapai Rp 644,9 triliun, merepresentasikan 74,6 persen dari target outlook Rp 864,1 triliun. Meskipun demikian, Suahasil Nazara menegaskan urgensi untuk melakukan percepatan belanja, mengingat hanya tersisa tiga bulan hingga akhir tahun 2025. “Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7 persen dari outlook. Kita perlu mengejar sekitar Rp 1.292,7 triliun di tiga bulan terakhir untuk mencapai target yang ditetapkan,” ujarnya, menyoroti tantangan yang ada.
Percepatan belanja pemerintah ini bukan tanpa alasan kuat. Suahasil Nazara menekankan bahwa langkah ini krusial untuk menjaga daya beli masyarakat dan secara simultan menggenjot pertumbuhan ekonomi RI. Lebih dari itu, percepatan belanja juga berperan vital dalam memastikan terjaganya kesejahteraan masyarakat. “Belanja negara harus segera kita lakukan percepatan untuk mencapai tujuan-tujuan strategis ini,” tegasnya, menggarisbawahi pentingnya eksekusi yang cepat dan tepat.
Melihat lebih dekat pada pos-pos pengeluaran, belanja K/L yang telah terealisasi sebesar Rp 800,9 triliun masih menyisakan target Rp 475 triliun yang wajib dibelanjakan pada Kuartal IV-2025. Dalam upaya mencapai target tersebut, Kemenkeu secara aktif mendorong setiap kementerian dan lembaga untuk mempercepat proses penyerapan anggaran. Tentunya, percepatan ini harus tetap berlandaskan prinsip tata kelola yang baik dan efisiensi, guna menjamin setiap rupiah dibelanjakan secara optimal.
Tidak hanya itu, pada segmen belanja non-K/L, fokus utama dialihkan pada percepatan belanja modal. Jenis belanja ini, yang kerap menjadi tulang punggung pembangunan, secara tradisional memang digenjot pada bulan-bulan terakhir seperti November dan Desember 2025. “Kami telah menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga untuk segera mempercepat pelaksanaan belanja modal, termasuk proyek-proyek vital pembangunan infrastruktur,” pungkasnya, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agenda pembangunan sebelum pergantian tahun.
Sumber foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com
Ringkasan
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun, atau 63,4% dari target. Belanja pemerintah pusat berkontribusi Rp 1.589,9 triliun, terbagi antara belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan non-K/L, sementara Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp 644,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan perlunya percepatan belanja dalam tiga bulan terakhir tahun 2025 untuk mencapai target, terutama pada belanja K/L dan belanja modal. Percepatan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memastikan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik dan efisiensi.
