JAKARTA – Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 diproyeksikan melonjak drastis hingga Rp335 triliun. Angka ini menandai peningkatan luar biasa jika dibandingkan dengan alokasi APBN 2025 yang hanya sebesar Rp71 triliun. Dana jumbo ini, yang disalurkan dari berbagai pos anggaran, termasuk pendidikan dan kesehatan, secara mengejutkan didominasi oleh porsi anggaran dari sektor pendidikan, yakni mencapai lebih dari 66%.
Rincian mengenai alokasi masif ini dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara Media Gathering APBN 2026 pada Jumat (10/10/2025). Total pagu anggaran MBG yang ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat ini terbagi secara spesifik: Rp223,6 triliun dialokasikan dari pos pendidikan, Rp24,7 triliun dari pos kesehatan, dan Rp19,7 triliun dari fungsi ekonomi. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menjelaskan, “Ini menjadi bagian dari anggaran pendidikannya Rp223,6 triliun, dari anggaran kesehatan Rp24,7 triliun, dan termasuk yang di dalam fungsi ekonomi adalah Rp19,7 triliun,” dikutip pada Minggu (12/10/2025).
Tri Budhianto lebih lanjut memaparkan bahwa porsi anggaran MBG yang terbesar dari sektor pendidikan bukanlah tanpa alasan. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa mayoritas target program ini adalah peserta didik atau para pelajar. “Jadi, di MBG ini karena sebagian targetnya kan anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan,” jelasnya, menegaskan integrasi program gizi ini dengan pilar pendidikan.
Sementara itu, alokasi anggaran MBG yang ditujukan bagi ibu hamil dan balita secara spesifik diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan mereka, sehingga menjadi bagian dari fungsi kesehatan. Penting untuk digarisbawahi, Tri Budhianto memastikan bahwa Rp223,6 triliun yang dialokasikan dari fungsi pendidikan ini bukan berarti memotong anggaran pendidikan yang sudah ada. Sebaliknya, “Ini bukan berarti dia mengurangi anggaran pendidikan, tapi dia memang menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi, dia bagian dari fungsi pendidikan,” paparnya, memperjelas bahwa program ini memperkuat, bukan mengikis, fungsi pendidikan.
Dengan proyeksi anggaran sebesar itu, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap dana hingga Rp1,2 triliun setiap harinya untuk program MBG sepanjang tahun 2026. Angka penyerapan harian yang masif ini mengindikasikan skala dan ambisi program prioritas pemerintah tersebut, yang menuntut kesiapan infrastruktur dan pelaksanaan yang prima.
Namun, kesiapan tersebut menjadi syarat mutlak. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa target-target penting harus terpenuhi pada tahun ini. Ini mencakup kesiapan untuk 82,9 juta penerima MBG, serta penyediaan 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi, dan tambahan 6.000 SPPG di daerah terpencil. Dengan terpenuhinya prasyarat tersebut, Dadan optimistis bahwa penyerapan anggaran akan berjalan sangat lancar. “Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” jelasnya kepada wartawan di kantor BGN, Senin (29/9/2025).
Baca Juga: Kenaikan Harga Pakan Berisiko Ancam Program MBG, Ini Alasannya
Baca Juga: Geger Laporan Fiktif, Celios Desak Moratorium Program MBG
Baca Juga: Guru Besar IPB Buka-bukaan soal Kandungan Susu Segar MBG Cuma 30%
Ringkasan
Anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 diproyeksikan mencapai Rp335 triliun, meningkat signifikan dari Rp71 triliun di APBN 2025. Dana ini akan dialokasikan dari berbagai pos, dengan porsi terbesar, Rp223,6 triliun, berasal dari anggaran pendidikan. Kementerian Keuangan memastikan bahwa alokasi ini tidak memotong anggaran pendidikan yang sudah ada.
Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat. Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap dana hingga Rp1,2 triliun setiap hari pada tahun 2026 untuk program ini. Untuk itu, BGN menargetkan kesiapan 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah aglomerasi dan tambahan 6.000 SPPG di daerah terpencil.
