Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa Indonesia sama sekali tidak terlibat campur tangan, apalagi melakukan intervensi terhadap keputusan FIFA mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) dan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia.
FIFA telah resmi menjatuhkan sanksi berat kepada FAM dan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia pada 26 September 2025. Keputusan ini, yang juga disertai denda, muncul setelah FAM terbukti melanggar Pasal 22 Kode Disiplin FIFA (FDC) terkait pemalsuan dokumen kelayakan naturalisasi pemain. Akibatnya, ketujuh pemain tersebut – Jon Irazabal Iraurgui, Gabriel Felipe Arrocha, Hector Alejandro Hevel Serrano, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Facundo Tomas Garces, dan Joao Victor Brandao Figueiredo – dijatuhi larangan beraktivitas di dunia sepak bola selama 12 bulan.
Alih-alih melakukan introspeksi pasca-sanksi, publik Malaysia justru disibukkan dengan mencari “kambing hitam”.
BREAKING NEWS – Afrika Selatan Dikurangi FIFA 3 Poin, Timnas Malaysia Menyusul?
Bahkan, tak sedikit warga Malaysia yang menuduh Indonesia, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto hingga Ketua Umum PSSI Erick Thohir, melakukan intervensi terhadap FIFA. Kecurigaan ini dipicu oleh pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di New York belum lama ini. Sementara Erick Thohir dituding melakukan intervensi karena dinilai memiliki kedekatan dengan orang nomor satu di FIFA tersebut, serta pandangan bahwa Indonesia tidak suka melihat kebangkitan Harimau Malaya. Tuduhan ini semakin memanas setelah Putra Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, secara terang-terangan “menyenggol” Indonesia terkait sanksi yang diberikan FIFA kepada FAM dan tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia tersebut.
Menanggapi tuduhan tak berdasar tersebut, Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dengan Gianni Infantino sama sekali tidak menyentuh pembahasan mengenai negara lain. Sebaliknya, Erick Thohir menekankan bahwa agenda utama pertemuan tersebut adalah untuk membicarakan arah pengembangan olahraga Indonesia. “Bapak Presiden menginginkan standarisasi organisasi olahraga Indonesia mencapai skala internasional. Ini berarti setiap organisasi harus memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang jelas dan terukur, serta memastikan atlet tidak menjadi korban. Inilah standar yang dicanangkan Bapak Presiden,” jelas Erick Thohir kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (29/9/2025). “Oleh karena itu, Bapak Presiden mengadakan pertemuan dengan para tokoh olahraga dunia. Diawali dengan FIFA, selanjutnya akan ada Komite Olimpiade Internasional (IOC), dan organisasi lainnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, mantan pemilik Inter Milan itu mengungkapkan bahwa inti diskusi berpusat pada program pengembangan, termasuk kemungkinan pendirian FIFA Academy di Indonesia. “Pembicaraan Bapak Presiden dengan Presiden Gianni Infantino sangat jelas; Bapak Presiden hanya berbicara mengenai masa depan sepak bola Indonesia, bukan membahas negara lain,” tegas Erick Thohir. Ia menambahkan, “Salah satu poin penting yang dibahas adalah bagaimana FIFA Academy dapat hadir di Indonesia, sebagai bagian dari sistem pembangunan sepak bola usia dini. Selain itu, FIFA juga akan mendorong penyelenggaraan kejuaraan dunia U-15 dengan format 8 lawan 8, yang merupakan sistem baru dalam pengembangan talenta muda.”
Pria yang juga mengemban jabatan sebagai Ketua Umum PSSI ini menegaskan komitmen Kemenpora untuk menghormati seluruh negara di Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Erick Thohir secara lugas menyatakan bahwa Indonesia tidak akan pernah mencampuri urusan politik maupun kebijakan negara lain. “Jadi, esensi pembicaraan Presiden adalah seperti itu. Dan kami di Kemenpora, atau saya pribadi, tentu harus menghargai setiap negara di Asia Tenggara yang berupaya memajukan olahraganya. Ini adalah bentuk respek kami,” ujar Erick Thohir. “Kami tidak akan ikut campur dalam politik atau kebijakan internal masing-masing negara,” imbuhnya.
Meskipun demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa visi Indonesia saat ini sangatlah jelas: membawa olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, hingga pencak silat, untuk berprestasi di kancah global.
Pernyataan Resmi Timnas Malaysia usai FAM dan Tujuh Pemainnya Kena Sanksi FIFA, Siap Hormati Proses Hukum di FIFA
Mantan Menteri BUMN itu menekankan bahwa Indonesia sedang fokus penuh pada pengembangan olahraga bangsanya sendiri.
Media Vietnam Singgung Pelajaran Mahal dari Sanksi FIFA Gara-gara Pemalsuan Dokumen Naturalisasi Timnas Malaysia
Oleh karena itu, Erick Thohir dengan tegas membantah tuduhan intervensi dari Malaysia, menegaskan bahwa Indonesia tidak ikut campur, apalagi melakukan “cawe-cawe” dalam urusan negara lain. Tuduhan semacam itu, menurutnya, sama sekali tidak benar.
“Dengan segala hormat, jika kami di Indonesia ingin melihat kemajuan olahraga kami,” tutur Erick Thohir. “Kami ingin sepak bola kami berkembang pesat, bulu tangkis kami berjaya, pencak silat kami mendunia, dan seluruh cabang olahraga kami meraih prestasi tinggi, maka kami harus berupaya keras untuk itu. Namun, ini dilakukan tanpa intervensi atau campur tangan dalam isu-isu yang melibatkan negara lain,” pungkasnya.
Ringkasan
Erick Thohir, Menpora dan Ketua Umum PSSI, membantah tuduhan Malaysia bahwa Indonesia terlibat dalam sanksi FIFA terhadap FAM dan tujuh pemain naturalisasi Malaysia. Sanksi tersebut dijatuhkan FIFA karena FAM terbukti melanggar kode disiplin terkait pemalsuan dokumen kelayakan naturalisasi pemain. Erick Thohir menegaskan bahwa pertemuan Presiden RI dengan Presiden FIFA membahas pengembangan olahraga Indonesia, bukan urusan negara lain.
Erick Thohir menekankan komitmen Kemenpora untuk menghormati seluruh negara di Asia Tenggara dan tidak mencampuri urusan politik atau kebijakan internal negara lain. Indonesia saat ini fokus pada pengembangan olahraga sendiri seperti sepak bola, bulu tangkis, dan pencak silat untuk berprestasi di kancah global. Ia juga membantah tuduhan intervensi dan menegaskan Indonesia tidak “cawe-cawe” dalam urusan negara lain.
