Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen tegasnya untuk segera menuntaskan permasalahan keracunan yang menimpa ribuan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pernyataannya, Prabowo juga secara eksplisit menegaskan bahwa ia tidak ingin insiden ini dimanfaatkan sebagai komoditas politik, menekankan pentingnya penanganan yang fokus dan serius terhadap isu keamanan pangan ini.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu (27/9), yang juga disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah memantau kasus keracunan MBG ini dari luar negeri dan akan segera memanggil pejabat terkait. “Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat, kami akan diskusikan,” ujarnya, menunjukkan keseriusannya dalam mencari solusi cepat dan efektif.
Prabowo menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis ini dirancang khusus untuk membantu anak-anak yang kurang mampu, bahkan ia menyebutkan masih banyak anak-anak yang hanya mampu makan nasi dengan garam. Oleh karena itu, ia bertekad untuk melanjutkan dan memastikan keberlangsungan program penting ini. “Makanya ini (keracunan MBG) harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,” kata Prabowo, menunjukkan tekad kuatnya menghadapi setiap kendala demi kesehatan generasi muda.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) membenarkan skala permasalahan ini, mencatat adanya 5.914 penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan sejak Januari hingga 25 September. Para korban tersebut tidak hanya terdiri dari anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, tersebar di 70 lokasi berbeda. Wilayah II atau Jawa tercatat sebagai daerah dengan kasus tertinggi, yaitu 41 insiden yang melibatkan 3.610 orang.
Menyikapi kondisi tersebut, BGN segera mendesak satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk segera memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), menyatakan target paling lambat bulan depan bagi seluruh SPPG untuk melengkapi sertifikasi penting ini. Selain SLHS, SPPG juga diwajibkan memiliki sertifikat halal dan menjamin penggunaan air layak pakai dalam kurun waktu satu bulan, demi memastikan standar keamanan dan kebersihan pangan yang lebih tinggi dalam program MBG.
