Pemerintah Indonesia tengah mengintensifkan upaya untuk meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI). Rencana strategis ini menargetkan penambahan saham hingga lebih dari 10 persen dari kepemilikan mayoritas saat ini sebesar 51,23 persen yang dikuasai melalui MIND ID. Langkah ambisius ini menjadi sorotan utama, melibatkan diskusi tingkat tinggi serta janji akuisisi saham tanpa pengeluaran dana signifikan dari pemerintah.
Menanggapi rencana ini, Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, memastikan bahwa isu divestasi saham masih dalam tahap pembahasan intensif. “Terkait dengan divestasi saham PTFI, saat ini masih dalam pembahasan,” ucap Katri kepada Tempo pada Ahad, 21 September 2025, menggarisbawahi kompleksitas dan pentingnya negosiasi yang sedang berlangsung.
Optimisme serupa digaungkan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, yang menargetkan penambahan kepemilikan saham mencapai 12 persen. Rosan, yang juga menjabat CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), mengungkapkan bahwa proses akuisisi saham Freeport ini masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto, namun ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Menariknya, Rosan menegaskan pemerintah tidak akan mengeluarkan dana sepeser pun untuk akuisisi ini. “Free of charge. Mantap, kan,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 September 2025, menyoroti keuntungan signifikan dari kesepakatan yang sedang diusahakan.
Senada dengan upaya percepatan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan akan segera bertatap muka dengan Freeport McMoran, induk perusahaan PTFI, untuk membahas tuntas divestasi saham. “Dalam waktu dekat saya akan bertemu dengan manajemen Freeport McMoran,” kata Bahlil di Kementerian ESDM pada Rabu, 17 September 2025, seperti dikutip dari Antara. Ia menambahkan, negosiasi awal mengindikasikan potensi penambahan saham Indonesia di atas 10 persen. “Saya tidak mengatakan angka pastinya. Yang jelas, negosiasi awal waktu kami lakukan itu 10 persen. Tapi ini ada potensinya di atas 10 persen,” jelasnya.
Bahlil sendiri telah melaporkan peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia yang melampaui rencana awal 10 persen kepada Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan bahwa negosiasi ini adalah bagian integral dari kesepakatan perpanjangan kontrak operasi tambang. Ia juga memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif sangat murah. Hal ini disebabkan nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis, meskipun kontrak operasi akan berlangsung hingga 2041. “Untuk 10 persen lebih, biayanya sangat murah sekali. Karena valuasi asetnya kan kita anggap itu nilai bukunya sudah sangat tipis sekali. Tapi itu kan terjadi untuk sampai 2041,” ujar Bahlil di Istana pada Senin, 15 September 2025, memberikan gambaran strategis di balik penawaran yang menguntungkan ini.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: JICA: Proyek Infrastruktur Tetap Signifikan bagi Indonesia
Ringkasan
Pemerintah Indonesia sedang berupaya meningkatkan kepemilikan sahamnya di PT Freeport Indonesia (PTFI), menargetkan penambahan hingga lebih dari 10% dari kepemilikan saat ini. Proses divestasi saham ini masih dalam tahap pembahasan intensif, dengan target penyelesaian dalam waktu dekat dan tanpa pengeluaran dana dari pemerintah.
Menteri ESDM akan segera bertemu dengan Freeport McMoran untuk membahas divestasi saham secara tuntas, yang berpotensi menambah kepemilikan Indonesia di atas 10%. Valuasi saham tambahan ini relatif murah karena nilai buku aset Freeport dianggap sudah sangat tipis, meskipun kontrak operasi akan berlangsung hingga 2041.
