KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kabar baik untuk sektor perbankan! Kementerian Keuangan berencana menggelontorkan dana segar sebesar Rp 200 triliun ke sistem perbankan nasional. Suntikan dana ini berasal dari kas negara yang selama ini “mengendap” di Bank Indonesia (BI), tepatnya dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), dengan total dana yang tersedia mencapai Rp 425 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025) menyampaikan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menggerakkan roda perekonomian yang selama ini terasa kurang optimal akibat dana yang mengendap.
Menariknya, dana yang akan ditempatkan di bank-bank BUMN ini tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN). Melainkan, dana tersebut akan disimpan dalam bentuk deposito, dengan harapan dapat disalurkan lebih luas dan menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Menkeu Guyur Likuiditas Rp 200 Triliun
Rencana pemerintah ini disambut positif oleh analis pasar. M. Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, meyakini bahwa suntikan likuiditas ini akan memperkuat daya dorong (carried) ke sektor riil.
“Likuiditas ini bisa menjadi katalis positif bagi perbankan, terbukti dari penguatan saham-saham bank besar hari ini,” ujar Nafan, menyoroti dampak langsung dari sentimen positif ini.
Terbukti, pada Kamis (11/9/2025), saham-saham bank BUMN menunjukkan performa yang solid. Berdasarkan data Stockbit, saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) memimpin penguatan dengan kenaikan sebesar 7,80% ke level Rp 4.420 per saham. BBNI dibuka pada harga Rp 4.210 dan sempat menyentuh level tertinggi Rp 4.430 per saham.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) juga mencatatkan kenaikan signifikan, menguat 6,27% ke level Rp 1.355 per saham. BBTN memulai perdagangan di harga Rp 1.315 dan sempat mencapai puncak di Rp 1.380 per saham.
Tak ketinggalan, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turut merasakan dampak positif, dengan kenaikan 5,15% ke level Rp 4.080 per saham, setelah dibuka pada harga Rp 4.000. Saham BBRI sempat menyentuh angka Rp 4.120 per saham.
PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga mengalami penguatan, meskipun tidak sebesar bank lainnya, yaitu sebesar 1,82% ke level Rp 4.480 per saham. BMRI dibuka pada harga yang sama dan sempat mencapai level tertinggi Rp 4.540 per saham.
Kenaikan saham-saham bank BUMN ini mencerminkan euforia pasar terhadap rencana penarikan Rp 200 triliun, yang dinilai akan menghidupkan kembali perekonomian dan menarik minat investor ritel untuk berinvestasi di sektor perbankan.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Akan Kucurkan Dana Rp 200 Triliun ke Perbankan
Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, menjelaskan bahwa kenaikan harga saham bank-bank ini merupakan respons pasar terhadap ekspektasi perbaikan kinerja di masa depan, didukung oleh sinyal kebijakan fiskal yang pro pasar dan adanya backstop likuiditas dari pemerintah.
“Selain itu, valuasi saham perbankan besar sudah terdiskon cukup dalam, sehingga membuka peluang bargain hunting pasca koreksi,” imbuh Ekky pada Kamis (11/9/2025).
Sentimen ini menunjukkan adanya pemulihan kepercayaan pasar terhadap Menteri Keuangan yang baru. Meskipun demikian, masyarakat masih menunggu rincian teknis dari kebijakan ini untuk dapat menilai dampaknya secara komprehensif.
Ringkasan
Kementerian Keuangan berencana menyuntikkan dana Rp 200 triliun ke perbankan nasional dari SAL dan SiLPA yang sebelumnya berada di Bank Indonesia. Tujuan utama dari injeksi dana ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyalurkan likuiditas ke sektor riil dan tidak digunakan untuk membeli Surat Utang Negara (SUN), melainkan ditempatkan sebagai deposito di bank-bank BUMN.
Pengumuman ini disambut positif oleh pasar, terlihat dari penguatan signifikan saham-saham bank BUMN seperti BBNI, BBTN, BBRI, dan BMRI. Analis pasar meyakini bahwa suntikan likuiditas ini akan menjadi katalis positif bagi perbankan dan memicu minat investor ritel, serta memulihkan kepercayaan pasar terhadap kebijakan fiskal pemerintah yang baru.
