mellydia.co.id – JAKARTA. Dunia ekonomi Indonesia tengah menyoroti langkah signifikan dari Presiden Prabowo Subianto yang baru-baru ini melakukan perombakan kabinet. Keputusan penting tersebut termasuk penggantian Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sosok yang lama memegang kendali bendahara negara. Pergantian pucuk pimpinan di Kementerian Keuangan ini diperkirakan akan menciptakan riak besar, berpotensi mengguncang stabilitas nilai tukar rupiah serta mempengaruhi arus modal asing di Tanah Air.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fadhil Hasan, mencermati respons pasar yang seketika bereaksi negatif pasca-pengumuman reshuffle. Indikasinya sangat jelas: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung terkoreksi tajam sebesar 1,28%, atau anjlok 100,49 poin ke level 7.766,84. Tak hanya itu, nilai tukar rupiah di pasar offshore (non-deliverable forward/NDF) juga turut menunjukkan pelemahan, mencerminkan kekhawatiran investor. “Dampak selanjutnya akan sangat bergantung pada langkah-langkah strategis yang diambil oleh menteri keuangan yang baru dalam mengelola perekonomian, terutama terkait kebijakan fiskal,” ujar Fadhil kepada Kontan, Senin (8/9/2025).
Fadhil Hasan menambahkan bahwa siapapun yang kini menduduki kursi Menteri Keuangan, memiliki beban tugas yang amat berat dan penuh tantangan. Mereka harus menghadapi persoalan struktural dalam fiskal, mulai dari penerimaan pajak yang stagnan, peningkatan utang negara, hingga pembengkakan pengeluaran akibat banyaknya program-program populis. Kondisi ini diperparah dengan dinamika perekonomian global yang sedang tidak kondusif, menyisakan pilihan kebijakan yang sangat terbatas dan penuh trade-off.
Akan Optimalkan Belanja Negara yang Lambat, Menkeu Purbaya Mengaku Ahli Fiskal
Di sisi lain, Presiden Komisioner HFX Internasional Berjangka, Sutopo Widodo, secara khusus menyoroti sensitivitas arus modal asing menyusul pergantian Sri Mulyani. Pergerakan investor, baik di pasar obligasi maupun saham, akan menjadi perhatian utama yang diawasi ketat. “Jika investor asing mulai menarik dananya dari Indonesia, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dipastikan akan semakin meningkat,” tegas Sutopo, menggarisbawahi potensi gejolak.
Dilantik Jadi Menkeu, Purbaya Diminta Percepat Pertumbuhan Ekonomi 8%
Sutopo juga mengungkapkan bahwa pasca-penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, rupiah di pasar offshore (NDF) anjlok tajam, dari sekitar Rp 16.310 menjadi Rp 16.600 per dolar AS. Fluktuasi signifikan ini, menurutnya, merupakan cerminan nyata dari kekhawatiran investor asing terhadap ketidakpastian politik dan fiskal yang menyelimuti Indonesia.
Senada dengan pandangan sebelumnya, Pengamat Mata Uang, Ibrahim Assuaibi, memprediksi bahwa pergantian menteri keuangan akan membawa dampak negatif pada nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Meskipun demikian, ia memperkirakan pelemahan yang terjadi tidak akan terlalu tajam. Ibrahim memproyeksikan rupiah esok hari akan bergerak melemah di kisaran Rp 16.300 – Rp 16.350 per dolar AS.
Ibrahim Assuaibi juga menyoroti fokus pemerintah saat ini pada sejumlah program ambisius yang membutuhkan alokasi dana besar, seperti program perumahan rakyat, koperasi desa merah putih, dan program makan bergizi gratis (MBG). Ia mengungkapkan adanya kekhawatiran serius terkait lelang obligasi pemerintah. “Ada kekhawatiran kalau seandainya lelang obligasi dilempar ke pasar, ini tidak begitu laku. Sehingga Bank Indonesia (BI) kemungkinan akan melakukan kontak dengan Kementerian Keuangan dan menjadi pembeli obligasi tersebut,” pungkas Ibrahim, mengindikasikan potensi intervensi dari bank sentral.
Ringkasan
Pergantian Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto memicu reaksi pasar. IHSG terkoreksi dan nilai tukar rupiah melemah di pasar offshore, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap stabilitas fiskal. Ekonom menyoroti tantangan berat bagi Menteri Keuangan baru, termasuk persoalan struktural fiskal dan dinamika ekonomi global yang tidak kondusif.
Arus modal asing menjadi perhatian utama pasca-pergantian tersebut, dengan potensi penarikan dana yang dapat menekan nilai tukar rupiah. Program-program ambisius pemerintah memerlukan alokasi dana besar, menimbulkan kekhawatiran terkait lelang obligasi pemerintah dan potensi intervensi Bank Indonesia.
