Menanggapi demonstrasi buruh pekan lalu dan keresahan pasar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Langkah ini, diungkapkannya dalam konferensi pers di Bursa Efek Indonesia, Senin, 1 September 2025, bertujuan untuk menjawab tuntutan pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi. “Kami berharap dengan pembentukan satgas ini, kesejahteraan para pekerja dan kesempatan kerja akan terus didorong dan dibuka selebar-lebarnya,” tegas Airlangga. Ia menambahkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar pemerintah senantiasa memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat kecil.
Airlangga juga menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif. Ia berharap investor dan emiten memahami bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak dalam negara demokrasi, selama dilakukan dengan cara yang tertib dan konstruktif. Imbauan disampaikan kepada para pengusaha untuk tetap tenang dan optimis di tengah demonstrasi yang terjadi. Pemerintah, janjinya, akan terus berkomunikasi aktif dengan emiten dan investor untuk memastikan kelancaran rencana investasi. “Kepada pelaku pasar modal, saya ingin menegaskan bahwa pemerintah memiliki kapasitas dan komitmen untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya, memberikan jaminan kepada pelaku ekonomi.
Sebelumnya, pada 28 Agustus 2025, serikat buruh menggelar demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyampaikan enam tuntutan utama. Pertama, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5-10 persen. Kedua, penolakan PHK dan penghapusan sistem outsourcing. Ketiga, reformasi pajak yang lebih berkeadilan bagi buruh dan rakyat. Keempat, pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024.
Tuntutan kelima adalah pengesahan RUU Perampasan Aset, dan keenam, pengesahan revisi Undang-Undang Pemilu. “Enam isu inilah yang akan kami bawa dalam aksi besar nanti,” tegas Said Iqbal dalam video yang diunggah di akun Instagram resmi Partai Buruh pada Selasa, 26 Agustus 2025, menunjukkan keseriusan tuntutan tersebut. Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas Pencegahan PHK diharapkan dapat menjadi langkah konkrit pemerintah dalam merespon tuntutan tersebut dan menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Rontoknya Harga Saham di Bursa
Ringkasan
Menko Airlangga Hartarto membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas Pencegahan PHK sebagai respons terhadap demonstrasi buruh dan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pembentukan ini bertujuan untuk mendorong kesejahteraan pekerja dan kesempatan kerja, serta merespon tuntutan kenaikan upah minimum, penolakan PHK, dan reformasi pajak yang diajukan oleh serikat buruh.
Airlangga menekankan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif dan meminta pelaku pasar tetap tenang dan optimis. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan akan terus berkomunikasi dengan emiten dan investor untuk menjamin kelancaran investasi. Pemerintah juga berharap penyampaian aspirasi dilakukan dengan tertib dan konstruktif.
