Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunda agenda rutin bulanan mereka, konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA, yang sedianya digelar pada hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025. Penundaan ini dilakukan menyusul pertimbangan situasi keamanan yang krusial di wilayah Jakarta Pusat.
Awalnya, acara penyampaian rinci penggunaan APBN kepada publik tersebut dijadwalkan berlangsung secara luring di Aula Djuanda I Lantai M, Kementerian Keuangan. Namun, dengan kondisi yang tidak memungkinkan, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu sempat mengumumkan perubahan format menjadi daring melalui zoom/video conference pada pukul 09.30 WIB.
Pengumuman awal dari Biro KLI Kemenkeu pada pukul 06.46 WIB, Jumat (29/8), secara eksplisit menyatakan, “Mempertimbangkan situasi keamanan per dinihari tadi, maka Konferensi Pers APBN Kita akan dilakukan secara online melalui zoom/video conference pukul 09.30.” Namun, gejolak keamanan yang kian memanas mendorong Kemenkeu untuk mengambil langkah lebih jauh.
Tak lama berselang, pada pukul 09.09 WIB, Biro KLI kembali menyampaikan informasi terbaru. Mereka mengumumkan penundaan total acara APBN KiTA hingga Rabu, 3 September 2025. “Ijin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025,” demikian bunyi pemberitahuan resmi tersebut.
Penyebab utama serangkaian perubahan dan pembatalan agenda pemerintah ini adalah aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai titik di Jakarta Pusat. Sejak dini hari Jumat (29/8), unjuk rasa di lokasi strategis seperti depan Markas Komando (Mako) Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, telah menimbulkan kekisruhan dan ketidakamanan.
Dampak dari gejolak demonstrasi ini ternyata meluas, tidak hanya memengaruhi Kemenkeu. Pemerintah juga terpaksa membatalkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2025. Acara penting yang seharusnya digelar pukul 14.00 – 15.30 WIB di Istana Negara dan direncanakan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto ini juga urung dilaksanakan.
Kondisi ini menciptakan gangguan signifikan pada aktivitas masyarakat Ibu Kota. Arus lalu lintas mengalami kemacetan parah dan sejumlah wilayah pusat kota praktis lumpuh. Untuk mengantisipasi potensi kericuhan dan demi keselamatan, beberapa pusat perbelanjaan besar turut mengambil langkah preventif. Salah satu yang paling menonjol adalah Mal Atrium Senen, yang secara resmi mengumumkan penutupan sementara operasionalnya untuk hari itu.
Ringkasan
Kementerian Keuangan menunda konferensi pers APBN KiTA yang semula dijadwalkan pada 29 Agustus 2025 karena pertimbangan situasi keamanan di Jakarta Pusat. Awalnya dialihkan menjadi daring, acara tersebut kemudian ditunda total hingga 3 September 2025. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di berbagai titik strategis di Jakarta Pusat.
Selain Kemenkeu, dampak demonstrasi juga menyebabkan pembatalan Rakornas Digitalisasi Daerah yang seharusnya dihadiri Presiden. Situasi ini menimbulkan gangguan signifikan, termasuk kemacetan parah dan penutupan sementara beberapa pusat perbelanjaan seperti Mal Atrium Senen, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kericuhan.
