mellydia.co.id JAKARTA. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, mengungkapkan bahwa rencana peningkatan kepemilikan saham pemerintah Indonesia masih dalam tahap negosiasi. Saat ini, Indonesia memegang 51,23% saham PTFI melalui MIND ID, sementara sisanya, 48,77%, dipegang oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia berlaku hingga tahun 2041.
Dalam Indonesia Summit 2025 di The Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025), Tony Wenas menjelaskan, “Salah satu opsi yang dikaji adalah penambahan saham pemerintah sebesar 10% pada tahun 2041. Namun, ini masih dalam tahap diskusi, dan kami berharap dapat mencapai kesepakatan.” 
Diskusi mengenai penambahan saham ini didorong oleh potensi besar sumber daya tambang di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Meskipun Indonesia telah memiliki mayoritas saham hingga tahun 2041, potensi sumber daya yang belum termanfaatkan menjadi pertimbangan utama. Tony Wenas menekankan, “Memang 51,2% sudah dimiliki Indonesia hingga 2041. Namun, ada sumber daya tambang di bawahnya yang sayang jika tidak dikembangkan.”
Kegagalan mengembangkan sumber daya tambang ini berpotensi mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Tony memperkirakan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai US$ 4 miliar per tahun, serta kerugian sekitar US$ 700 juta per tahun untuk daerah sekitar tambang. Lebih jauh lagi, proyek ini menopang lapangan pekerjaan bagi 30.000 orang. Penghentian pengembangan tambang akan berdampak pada seluruh aspek tersebut.
Dengan demikian, peningkatan kepemilikan saham hingga 10% akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Tony Wenas menambahkan, “Jika penambahan saham ini berhasil dan berlanjut hingga 2061 atau bahkan lebih lama, manfaat ekonomi tersebut akan terus berkelanjutan.” Keberlanjutan investasi dan pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus utama dalam negosiasi ini.
Laba Bersih Freeport (PTFI) Tergerus 18,4% pada Semester I-2025
Freeport Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar Spot, Ada Apa?
Ringkasan
Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 51,23% saham PT Freeport Indonesia (PTFI), dengan sisanya dipegang Freeport-McMoRan. Meskipun IUPK berlaku hingga 2041, sedang dinegosiasikan peningkatan kepemilikan saham pemerintah sebesar 10% pada tahun tersebut untuk memanfaatkan potensi sumber daya tambang Grasberg yang besar.
Peningkatan kepemilikan saham ini bertujuan memaksimalkan keuntungan ekonomi bagi Indonesia, yang diperkirakan mencapai US$ 4 miliar per tahun dan menghindari kerugian di sektor lainnya. Keberlanjutan investasi dan pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus utama negosiasi ini, yang jika berhasil akan berdampak positif pada perekonomian dan lapangan kerja.
