Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kabar gembira terkait angka pengangguran di Indonesia. Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR dan DPD, beliau menyatakan bahwa tingkat pengangguran mencapai titik terendah sejak krisis moneter 1998. Pernyataan ini merujuk pada data Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2025 sebesar 4,76 persen, turun 0,06 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Sebagai perbandingan, TPT pada tahun 1998 mencapai 5,46 persen. “Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998,” tegas Prabowo di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Namun, di balik angka penurunan TPT ini, realita di lapangan menunjukkan gambaran yang berbeda. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang cukup signifikan sejak awal tahun 2025. Data resmi kementerian menunjukkan adanya 9.497 pekerja yang terkena PHK pada Januari, dengan Banten sebagai penyumbang terbesar (26,79%). Februari mencatat angka yang lebih tinggi, yaitu 17.796 pekerja terkena PHK, didominasi oleh perusahaan di Jawa Tengah (45,86%). Tren PHK berlanjut pada Maret (4.987 pekerja, didominasi Jawa Barat, 25,83%), April (3.794 pekerja, Jawa Barat kembali mendominasi, 33,18%), dan Mei (4.702 pekerja). Pada Juni, angka PHK mulai menurun menjadi 1.609 pekerja. Total keseluruhan PHK sepanjang tahun 2025 mencapai 42.385 orang, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan. Terdapat kontras yang nyata antara pernyataan Presiden Prabowo mengenai penurunan tingkat pengangguran dan kenyataan maraknya PHK.
Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada, Tadjudin Nur Effendi, memberikan perspektif yang berbeda terhadap klaim Presiden. Beliau berpendapat bahwa klaim tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan kerja, mengingat jumlah angkatan kerja pada tahun ini mencapai 153,05 juta orang, naik 0,62 persen dibandingkan Agustus 2024. “Secara absolut tidak sebanding,” ujar Tadjudin. Ia menekankan bahwa persoalan ketenagakerjaan yang lebih krusial bukan hanya sebatas angka pengangguran terbuka, tetapi juga dominasi pekerja informal yang rentan terhadap kemiskinan dan perubahan ekonomi. “Rentan terhadap perubahan, rentan karena mereka tidak dilindungi sama sekali. Itu yang berbahaya malah,” imbuh Tadjudin. Ia menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja informal ketimbang hanya berfokus pada angka pengangguran terbuka, mengingat sebagian besar pengangguran terbuka berasal dari angkatan kerja baru lulus pendidikan.
Pilihan Editor: Apa Isi Buku Putih AI yang Dibuat Pemerintah
Ringkasan
Presiden Prabowo mengumumkan penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menjadi 4,76% pada Februari 2025, terendah sejak krisis 1998. Data ini berasal dari BPS, menunjukkan penurunan 0,06% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun, data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang signifikan pada tahun 2025, mencapai 42.385 orang. Pengamat mempertanyakan klaim tersebut, mengingat jumlah angkatan kerja juga meningkat dan dominasi pekerja informal yang rentan terhadap PHK.
