MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab protes para pengusaha perihal upah minimum provinsi (UMP) 2026. Pemerintah telah menetapkan formula kenaikan UMP 2026 dengan indeks alfa 0,5-0,9. Berdasarkan formula itu, setiap provinsi telah menetapkan UMP di daerah masing-masing.
Airlangga mengatakan besaran UMP ditetapkan melalui formula yaitu inflasi ditambah indeks alfa dikali pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten. “Hal ini menjadi patokan agar pekerja mendapatkan upah sesuai kebutuhan dan peningkatan harga-harga di masyarakat karena ini merupakan standar minimal,” kata Airlangga kepada wartawan di Pondok Indah Mall, Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025.
Pemerintah, kata Airlangga, berharap agar dunia usaha mendorong pengupahan berbasis produktivitas. Ia menyebutkan sejumlah daerah yang masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri memberikan gaji di atas UMP kepada pekerjanya.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menilai formula kenaikan UMP 2026 tidak sejalan dengan kondisi riil dunia usaha. Menurut dia, pengusaha sudah mengusulkan alfa 0,1-0,5 dalam dialog tripartit bersama Dewan Pengupahan Nasional.
Menurut Shinta, angka yang diusulkan tersebut lebih proporsional dengan penyesuaian berdasarkan rasio upah minimum terhadap kebutuhan hidup layak di setiap daerah. Ia memahami kebijakan pengupahan bertujuan melindungi pekerja dan menjaga daya beli masyarakat.
“Namun kebijakan tersebut perlu dijalankan secara hati-hati dan proporsional agar tetap selaras dengan kemampuan dunia usaha serta beragamnya kondisi ketenagakerjaan di setiap daerah,” kata Shinta melalui keterangan tertulis, Kamis, 18 Desember 2025.
Shinta menyebutkan banyak sektor industri masih tumbuh di bawah rata-rata nasional, bahkan terkontraksi. Hal itu mengakibatkan terbatasnya ruang penyesuaian upah.
M. Faiz Zaki berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Banjir Sumatera Ganjal Target Pertumbuhan Ekonomi
