Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan harapannya untuk mencapai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seimbang, atau balance budget, pada tahun 2027 atau 2028. Hal ini disampaikan dalam pidato pengantar RUU APBN 2026. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan perlunya pendekatan bertahap dan realistis.
Sri Mulyani menekankan pentingnya melihat kondisi fiskal negara terlebih dahulu sebelum menetapkan target balance budget dalam jangka waktu 2-3 tahun. Meskipun APBN 2026 telah ditetapkan dengan defisit 2,48 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), Sri Mulyani memastikan pemerintah akan mempersiapkan langkah-langkah sesuai harapan Presiden. Fokus saat ini tetap pada pengawasan pelaksanaan APBN 2025 dan persiapan APBN 2026 yang tengah memasuki tahap sidang tahunan.
“Untuk arahan yang diminta oleh Presiden, untuk suatu saat Indonesia balance budget, saya rasa itu adalah sesuatu yang nanti harus kita terus hitung dan nanti pasti dilaporkan kepada Presiden,” ujar Sri Mulyani. Pemerintah akan terus melakukan perhitungan dan pelaporan secara berkala kepada Presiden terkait pencapaian target tersebut.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan cita-citanya untuk menghapus defisit APBN sepenuhnya dalam beberapa tahun mendatang. Beliau optimis hal ini dapat tercapai, salah satunya dengan peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Dalam RAPBN 2026, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 3.786,5 triliun, pendapatan negara ditargetkan Rp 3.147,7 triliun, sehingga menghasilkan defisit sebesar Rp 638,8 triliun atau 2,48 persen PDB. Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan pengelolaan keuangan negara yang prudent dan inovatif untuk menekan defisit anggaran.
Presiden Prabowo meyakini, dengan peningkatan efisiensi dan produktivitas BUMN, defisit APBN dapat diatasi. Beliau menargetkan kontribusi BUMN minimal US$ 50 miliar, berdasarkan perhitungan return on asset (ROA) yang memadai. Dengan aset BUMN yang mencapai lebih dari US$ 1.000 miliar, Presiden Prabowo menilai target tersebut sangat realistis.
Untuk mencapai target tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danareksa untuk melakukan pembenahan tata kelola BUMN. Langkah-langkah yang akan diambil termasuk pembatasan jumlah komisaris dan penghapusan tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN yang merugi. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya keuntungan yang nyata dan bukan keuntungan semu dari BUMN.
Pilihan Editor: Penerimaan Pajak Seret, Mengapa Pemerintah Masih Jor-joran Belanja
Ringkasan
Prabowo Subianto menargetkan APBN seimbang pada 2027-2028, sementara Sri Mulyani menekankan pendekatan bertahap dan realistis, mempertimbangkan kondisi fiskal terkini. RAPBN 2026 menunjukan defisit 2,48% PDB, dan pemerintah akan terus berupaya mencapai target keseimbangan APBN sesuai arahan Presiden.
Prabowo optimistis mencapai balance budget dengan peningkatan kontribusi BUMN minimal US$50 miliar melalui efisiensi dan tata kelola yang lebih baik. Langkah-langkah untuk mencapai target tersebut termasuk pembenahan BPI Danareksa dan pembatasan jumlah komisaris serta penghapusan tantiem pada BUMN yang merugi.
