mellydia.co.id , JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memaparkan arah seluruh bauran kebijakan Bank Sentral pada 2026 di depan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang justru diminta untuk dievaluasi oleh Kepala Negara.
Pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), Jumat (28/11/2025), Perry memaparkan lima arah bauran kebijakan bank sentral tahun depan.
Pertama, dari sisi kebijakan moneter berupa kebijakan suku bunga acuan, Perry mengatakan BI akan mengkaji peluang penurunan suku bunga acuan.
: Pengusaha Sambut Arah Kebijakan Moneter BI 2026: Pro Stabilitas dan Pertumbuhan
“Dengan terkendalinya inflasi, kami akan mencermati ruang penurunan suku bunga BI rate lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan,” ujarnya.
Kemudian dalam aspek stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah gejolak global, BI akan melakukan intervensi non-delivery forward (NDF) di pasar luar negeri, intervensi spot domestic non-delivery forward (DNDF), serta pembelian di pasar sekunder dalam negeri.
: : BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?
Selanjutnya, ekspansi likuiditas moneter pro market untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang.
“Kecukupan cadangan devisa dijaga, instrumen penempatan valas DHE SDA diperluas,” papar Perry.
: : BI Bakal Gelontorkan Insentif Rp423 Triliun Mulai Desember 2025
Kedua, untuk kebijakan makroprudensial, Perry menyebut kebijakan makroprudensial longgar akan diperkuat tahun depan untuk mendorong kredit perbankan yang lebih tinggi lagi. Khususnya kredit kepada sektor-sektor pemerintah.
“Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini,” terang Perry.
Bank sentral tahun depan akan menyalurkan insentif likuiditas bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga. Adapun untuk masalah special rate, BI selaku anggota KSSK akan berkoordinasi dengan Kemenkeu, OJK dan LPS untuk mengatasi hasil tersebut.
Bauran kebijakan kedua itu juga meliputi penguatan surveillance atau pemantauan sistemik untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ketiga, dalam aspek sistem pembayaran, BI akan terus mengakselerasi digitalisasi sesuai cetak biru sistem pembayaran Indonesia 2030 dengan semboyan ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa‘.
Hal tersebut dicapai dengan membangun infrastruktur baru New BI-Fast yang terhubung dengan fast payment industri serta modernisasi BI-RTGS, Pusat Data Transaksi Pembayaran; konsolidasi industri dengan klasifikasi perusahaan sistem pembayaran utama dan nonutama; dan inovasi QRIS dengan target 60 juta pengguna serta 45 juta merchant yang sebagian besar adalah UMKM.
Tidak sampai di situ, BI berencana membangun pusat inovasi digital nasional berkolaborasi dengan ASPI, serta memperluas kerja sama QRIS cross border dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.
“Eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia,” tuturnya.
Keempat, pendalaman pasar uang. BI menargetkan transaksi pasar uang naik ke Rp81 triliun per hari pada 2030, serta pasar valas US$18 miliar per hari pada 2030.
Pada bauran kebijakan tersebut, BI berencana meningkatkan transaksi repo dan DNDF; memperkuat pelaku pasar bersama Apuvindo; dan sinergi pembiayaan ekonomi dengan pemerintah, KSSK, Danantara serta asosiasi industri.
Kelima, di bidang kelembagaan transformasi kebijakan SDM, BI terus meningkatkan digitalisasi melalui Integrated Digital Center Bank, didukung pusat data dan kapabilitas artificial intelligence (AI).
“Dan tentu saja, akuntabilitas dengan laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR, juga transparansi publik,” pungkas Perry.
