JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini ditempuh guna mengoptimalkan serapan dana dan mempercepat realisasi program krusial Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat peningkatan signifikan jumlah penerima manfaat serta Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) menjelang akhir tahun 2025.
Hingga tanggal 11 November 2025, Badan Gizi Nasional telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total alokasi Rp 71 triliun. Sementara itu, dana bantuan pemerintah khusus untuk program MBG, yang totalnya mencapai Rp 51,2 triliun, masih menyisakan Rp 15,9 triliun. Dengan sisa waktu sekitar 50 hari kerja menjelang penutupan tahun, urgensi untuk mempercepat serapan dana menjadi sangat mendesak.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11), Dadan Hindayana selaku perwakilan BGN, mengungkapkan proyeksi kebutuhan mendesak. “Menurut proyeksi kami, di 50 hari terakhir ini kami akan menyerap atau membutuhkan Rp 29,5 triliun. Hal ini disebabkan karena setiap hari jumlah SPPG dan penerima manfaat kami terus bertambah,” paparnya, menekankan dinamika kebutuhan yang terus meningkat.
Dadan mencontohkan, saat ini terdapat 14.800 SPPG yang beroperasi aktif, dan jumlah ini diperkirakan akan melonjak hingga 17.000–18.000 pada akhir November. Dengan proyeksi peningkatan ini, serapan anggaran diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan pada pertengahan Desember, mencapai sekitar Rp 10 triliun.
Selain kebutuhan yang terus bertambah, BGN juga masih menghadapi tantangan dengan adanya dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang masih diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana tersebut rencananya akan dioptimalkan untuk mendukung pembangunan SPPG di wilayah terpencil, yang lokasinya telah diidentifikasi melalui koordinasi bersama pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Dadan merinci bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah terverifikasi, setidaknya 6.000 di antaranya ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp 18 triliun. “Setelah dikurangi dana yang diblokir, kami membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 14,1 triliun untuk lokasi-lokasi tersebut. Sehingga, total dana tambahan yang kami ajukan minggu ini ke Kementerian Keuangan adalah sekitar Rp 28,6 triliun,” jelas Dadan, merangkum dasar perhitungan pengajuan anggaran tambahan.
Dadan juga menambahkan bahwa setelah memperoleh persetujuan dari Kemenkeu, BGN akan segera menyampaikan laporan mengenai optimalisasi serapan dan penggunaan anggaran tambahan tersebut kepada Komisi XI DPR RI. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kemenkeu, dan mereka memberikan waktu yang sangat singkat, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan menentukan tambahan anggaran yang dibutuhkan,” pungkasnya, menandakan cepatnya respons yang diharapkan.
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan serapan dana, terutama program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjelang akhir tahun 2025. Hingga 11 November 2025, BGN telah merealisasikan Rp 43,47 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun, sementara dana MBG yang tersisa adalah Rp 15,9 triliun.
Kebutuhan mendesak ini dipicu oleh peningkatan jumlah Sentra Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) dan penerima manfaat, dengan proyeksi peningkatan SPPG menjadi 17.000-18.000 pada akhir November. BGN juga berupaya mencairkan dana sekitar Rp 3,5-3,6 triliun yang masih diblokir untuk mendukung pembangunan SPPG di wilayah terpencil, dan menargetkan realisasi 6.000 lokasi dari 8.218 yang terverifikasi.
