Sebuah pengumuman monumental siap dilayangkan pada Senin (10/11) mendatang, ketika Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan sepuluh nama yang akan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Dari daftar kehormatan tersebut, nama Presiden ke-2 RI Soeharto dipastikan termasuk di dalamnya, sebuah keputusan yang menarik perhatian publik.
Konfirmasi mengenai penetapan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Minggu malam (9/11) di kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan. Dengan tegas Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan, “Kurang lebih 10 nama. Ya masuk, masuk (nama Soeharto),” membenarkan spekulasi yang beredar.
Prasetyo lebih lanjut menjelaskan bahwa penetapan nama-nama tersebut bukanlah keputusan instan, melainkan hasil dari proses finalisasi yang matang. Sebuah rapat terbatas krusial telah diselenggarakan di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada hari yang sama. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Menteri Kebudayaan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon, menandakan tingkat keseriusan dan validasi yang terlibat.
Guna memastikan legitimasi dan penerimaan publik, Presiden Prabowo, dalam tahap finalisasi, aktif menyerap berbagai masukan penting. Menurut Prasetyo, Presiden secara khusus menerima pandangan dari pimpinan DPR dan MPR, serta meminta pertimbangan dari beragam tokoh masyarakat. Pendekatan komprehensif ini menjadi ciri khas cara kerja beliau dalam mengambil keputusan besar, khususnya terkait penetapan gelar Pahlawan Nasional.
Mensesneg Prasetyo menggarisbawahi upaya kolektif ini, “Tadi juga kemudian Bapak Presiden mendapatkan masukan dari Ketua MPR, kemudian juga dari Wakil Ketua DPR, karena memang cara bekerja beliau, beliau menugaskan beberapa untuk berkomunikasi dengan para tokoh, mendapatkan masukan dari berbagai pihak sehingga diharapkan apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden, oleh pemerintah itu, sudah melalui berbagai masukan.” Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk mengambil keputusan yang benar-benar mewakili aspirasi dan penghargaan bangsa.
Penetapan nama-nama Pahlawan Nasional ini, imbuh Prasetyo, adalah manifestasi nyata dari upaya pemerintah untuk menjunjung tinggi dan menghormati jasa-jasa luar biasa para pendahulu. Mereka adalah pemimpin dan tokoh bangsa yang telah memberikan kontribusi tak ternilai bagi kemajuan serta keutuhan negara, sebuah bentuk pengakuan yang pantas diberikan.
Ia kembali menekankan, “Sekali lagi, sebagaimana kemarin juga kami sampaikan, itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati para pendahulu, terutama para pemimpin kita, yang apapun sudah pasti memiliki jasa yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.” Pernyataan ini menguatkan urgensi untuk mengenang dan meneladani semangat patriotisme mereka.
Wacana mengenai penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh penting ini sebenarnya telah bergulir jauh sebelumnya. Menteri Sosial Republik Indonesia, Syaifullah Yusuf, pada kesempatan sebelumnya, bahkan pernah secara eksplisit menyebutkan beberapa nama yang dianggap layak. Di antaranya adalah Presiden ke-2 Republik Indonesia HM Soeharto, Presiden ke-4 Republik Indonesia H Abdurrahman Wahid (Gus Dur), serta pejuang buruh legendaris Marsinah.
Di Jakarta, Minggu, Syaifullah Yusuf menegaskan, “Presiden Soeharto memenuhi syarat, Presiden Abdurrahman Wahid memenuhi syarat, pejuang buruh Marsinah memenuhi syarat hingga Syaikhona Kholil juga memenuhi syarat.” Pernyataan ini mengindikasikan bahwa proses penilaian kelayakan telah berjalan komprehensif.
Tidak hanya nama-nama tersebut, berbagai usulan Pahlawan Nasional juga datang dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia, menunjukkan kekayaan sejarah dan perjuangan bangsa yang patut dihargai. Deretan nama-nama ini kini menunggu pengumuman resmi dari Presiden.
Mensos Syaifullah menambahkan, “Itu banyak sekali, nanti kita tinggal tunggu siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan tahun ini.” Sebuah penantian yang penuh harap bagi seluruh masyarakat.
Ia memastikan bahwa gelar Pahlawan Nasional akan diumumkan setelah melalui seluruh proses berjenjang, dari tingkat paling bawah hingga ke puncak pemerintahan, menjamin setiap nominasi telah melewati tahap validasi yang ketat.
Oleh karena itu, Syaifullah menegaskan, “Siapa pun nanti yang diumumkan oleh Presiden RI, semuanya telah dinyatakan memenuhi syarat.” Pernyataan ini memberikan keyakinan bahwa keputusan yang akan diambil didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan tersebut, Mensos juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk merenungkan dan mengingat segala kebaikan serta jasa para pendahulu bangsa. Sementara kekurangan yang ada dapat menjadi catatan penting agar tidak terulang kembali di masa mendatang, demi pembangunan bangsa yang lebih baik.
Sebuah pesan singkat namun mendalam yang disampaikannya: “Mari kita ingat yang baik-baik,” seraya menutup rangkaian proses panjang ini dengan semangat positif.
