Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, mengumumkan rencana ambisius untuk tahun 2026. Anggaran program bedah rumah tak layak huni akan ditingkatkan secara signifikan, mencapai delapan kali lipat dari alokasi tahun ini.
Program vital ini, yang dikenal sebagai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), akan mengalami lonjakan alokasi unit yang luar biasa. Dari 45 ribu unit pada tahun ini, target program akan melonjak hingga 400 ribu unit pada tahun 2026, secara khusus menyasar masyarakat kategori miskin.
“Kenaikan alokasi Program BSPS tahun depan sekitar delapan kali lipat dari tahun ini. Ini adalah kenaikan yang luar biasa,” tegas Maruarar Sirait saat meninjau progres Rumah Susun ASN Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta di Bantul, Yogyakarta, pada Jumat malam, 7 November 2025.
Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa besarnya alokasi untuk perbaikan rumah tak layak huni ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada kementerian yang dipimpinnya.
Ia merinci, dari total anggaran Kementerian PKP tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp 10,89 triliun, sejumlah Rp 8,1 triliun atau sekitar 80 persen di antaranya telah secara spesifik diarahkan oleh Presiden Prabowo untuk program perbaikan rumah tak layak huni bagi rakyat miskin.
Dengan kenaikan alokasi yang begitu drastis untuk program bedah rumah ini, Maruarar Sirait menyoroti bahwa Presiden Prabowo tidak lagi mengedepankan isu efisiensi anggaran, sebuah narasi yang sering digaungkan sebelumnya.
“Kebijakan penambahan anggaran bedah rumah ini adalah bentuk politik anggaran yang berpihak,” jelas Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara. “Untuk rakyat miskin, Presiden tidak bicara efisiensi, tapi beliau royal — dalam arti positif — yaitu mengutamakan rakyat.”
Lebih lanjut, Maruarar Sirait membeberkan data krusial: sekitar 9,9 juta penduduk Indonesia saat ini belum memiliki hunian, sementara 26,9 juta lainnya menempati rumah tidak layak huni. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen untuk membangun lebih banyak rumah subsidi dan gencar memperbaiki kondisi rumah tak layak huni yang ada.
“Anggaran untuk rumah subsidi juga telah dinaikkan secara luar biasa oleh Presiden,” tambahnya. “Jika sebelumnya hanya mampu membangun sekitar 200-220 ribu unit per tahun, kini alokasinya melonjak menjadi 350 ribu unit per tahun.”
Kebijakan pro-rakyat ini tidak hanya berupaya memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat miskin, tetapi juga diyakini akan menjadi pendorong signifikan bagi ekonomi rakyat. Pembangunan satu unit rumah subsidi saja, misalnya, dapat melibatkan empat hingga lima pekerja, menciptakan lapangan kerja baru di tingkat lokal.
“Itu baru dari sisi pekerjanya,” ujarnya, melanjutkan penjelasannya tentang dampak ekonomi. “Belum lagi ibu-ibu pemilik warung di sekitar proyek, toko bangunan, sopir truk pengangkut material, hingga industri bahan bangunan. Seluruh ekosistem di sekitarnya akan merasakan manfaat ekonomi yang besar.”
Beralih ke isu lain, ketika disinggung mengenai usulan perluasan rumah subsidi yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Maruarar Sirait menyatakan bahwa pihaknya masih dalam tahap kajian mendalam.
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan revisi atas luas hunian rumah subsidi yang saat ini ditetapkan, yaitu 36 meter persegi untuk rumah tapak dan 45 meter persegi untuk apartemen.
Maruarar Sirait sendiri berencana untuk segera berkomunikasi lebih lanjut dengan Menteri Purbaya guna mendiskusikan secara komprehensif usulan perluasan rumah subsidi tersebut.
“Kami akan melihat anggarannya nanti, dan saya akan menanyakan kepada Pak Purbaya bagaimana dukungan dari kementerian beliau,” ungkapnya, menekankan pentingnya aspek pembiayaan.
Menurut Maruarar Sirait, usulan tersebut dapat segera direalisasikan apabila persetujuan anggaran juga didapatkan, mengingat perluasan hunian secara otomatis akan meningkatkan konsekuensi pembiayaannya.
“Jika perluasan ini bisa terwujud dengan adanya tambahan anggaran, kami akan sangat senang sekali, karena ini tentu akan semakin mensejahterakan rakyat,” pungkas Maruarar Sirait.
Selain fokus pada rumah subsidi dan program bedah rumah bagi rakyat miskin, Maruarar Sirait juga menuturkan bahwa kementeriannya tengah gencar mengimplementasikan program perumahan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN).
Salah satu contoh nyatanya adalah pembangunan rumah susun (rusun) layak huni untuk Korps Adhyaksa atau kejaksaan, sebuah inisiatif yang juga merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
“Seperti Rusun ASN Kejati DI Yogyakarta yang baru kami tinjau ini,” ujar Ara, “sudah dibangun dengan standar yang baik dan berkualitas, menjadikannya contoh yang sangat positif.”
Lebih lanjut, Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pembangunan rusun ASN bagi institusi kejaksaan juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menegakkan hukum serta pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pilihan Editor: Pro-Kontra Pengembang Rumah Bersubsidi Masuk Bursa
Ringkasan
Pemerintah berencana meningkatkan anggaran program bedah rumah tak layak huni secara signifikan pada tahun 2026, mencapai delapan kali lipat dari tahun sebelumnya. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menargetkan 400 ribu unit rumah, naik dari 45 ribu unit di tahun ini, dengan fokus utama pada masyarakat miskin. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang mengalokasikan Rp 8,1 triliun dari total anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 10,89 triliun untuk program ini.
Selain bedah rumah, anggaran untuk rumah subsidi juga dinaikkan menjadi 350 ribu unit per tahun. Pemerintah juga tengah mengkaji usulan perluasan rumah subsidi dan terus mengimplementasikan program perumahan khusus bagi ASN, seperti pembangunan rumah susun layak huni untuk Korps Adhyaksa. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperluas kepemilikan rumah bagi rakyat miskin, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
