Bank Indonesia (BI) akhirnya angkat bicara terkait perbedaan data jumlah dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan. Perdebatan ini sebelumnya melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menciptakan sorotan publik terhadap akurasi data keuangan daerah.
Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, menegaskan bahwa data yang dimiliki oleh bank sentral adalah informasi yang kredibel. Data tersebut, menurut Denny, berasal dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh perbankan mengenai posisi simpanan mereka.
“Dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank,” jelas Denny Prakoso dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (22/10), memastikan transparansi sumber data.
Lebih lanjut, Denny menjelaskan bahwa setiap bank di Indonesia menyerahkan data berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Setelah itu, Bank Indonesia melakukan verifikasi ketat serta pengecekan kelengkapan data yang diterima. Ia juga menjamin bahwa data laporan agregat ini tersedia untuk publik dan dapat diakses melalui website resmi BI, tepatnya dalam publikasi Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
Polemik ini bermula ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM). Dedi Mulyadi sebelumnya membantah data dana mengendap sebesar Rp 4,1 triliun, dan justru menyebut angka Rp 2,3 triliun yang mengendap di perbankan.
Menanggapi hal tersebut, Purbaya Yudhi Sadewa meminta KDM untuk mengecek kembali datanya. Ia bahkan menyiratkan kemungkinan bahwa anak buah Dedi Mulyadi bisa saja memberikan informasi yang keliru. Purbaya menegaskan bahwa data yang ia sampaikan, yakni Rp 4,1 triliun, telah sesuai dengan data yang dimiliki oleh bank sentral dan Kementerian Dalam Negeri.
“Tanya saja ke bank sentral. Itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia,” ujar Purbaya, seperti dikutip pada Rabu (21/10). Ia menambahkan, “Itu kan dari laporan perbankan. Data Pemda sekian, ini sekian. Sepertinya data saya sama dengan data Pak Tito (Kemendagri) waktu saya ke Kemendagri kemarin. Angkanya mirip kok.”
Purbaya lebih jauh mempertanyakan sumber data yang dimiliki Dedi Mulyadi. Menurutnya, Dedi hanya dapat mengetahui data dari Bank Jawa Barat, sementara data yang disebut Purbaya berasal dari Bank Indonesia, yang dikumpulkan secara rutin dari seluruh perbankan di tanah air.
“Pak Dedi tahu semua bank? Kan dia hanya tahu Jabar saja kan. Saya enggak pernah diskusi data Jabar saja kan, kalau dia bisa turunkan sendiri saya enggak tahu dari mana datanya,” pungkas Purbaya, menyoroti perbedaan cakupan data yang dimiliki masing-masing pihak.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) turut memberikan klarifikasi terkait perbedaan data dana Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan, yang sebelumnya menjadi polemik antara Menteri Keuangan dan Gubernur Jawa Barat. BI menegaskan bahwa data yang dimiliki berasal dari laporan bulanan seluruh perbankan dan telah melalui verifikasi ketat, sehingga kredibilitasnya terjamin.
Polemik ini bermula saat Menteri Keuangan menanggapi pernyataan Gubernur Jawa Barat terkait perbedaan angka dana Pemda yang mengendap. Menteri Keuangan meminta Gubernur untuk mengecek kembali datanya dan menekankan bahwa data yang ia miliki sesuai dengan data Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, berbeda dengan data yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat.
