Tanggul Laut Raksasa: Pemerintah Kebingungan Cari Dana?

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar menjajaki berbagai sumber pendanaan untuk proyek kolosal Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall. Proyek infrastruktur krusial ini, menurut AHY, merupakan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan jutaan jiwa penduduk serta menjaga keberlangsungan pusat ekonomi di sepanjang kawasan pesisir utara Pulau Jawa atau Pantura.

AHY menjelaskan, mega proyek Giant Sea Wall ini menuntut pembiayaan yang tidak sedikit karena skalanya yang sangat besar. “Kami membuka peluang kerja sama dengan satu atau beberapa negara, dan proses penjajakan ini terus berjalan,” kata AHY dalam sebuah jumpa pers di kantornya di Jakarta Pusat pada Selasa, 21 Oktober 2025. Proses ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencari solusi pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Ancaman terhadap kawasan Pantura bukanlah isapan jempol belaka. Ketua Umum Partai Demokrat itu menuturkan, wilayah pantai utara Jawa saat ini mengalami penurunan muka tanah yang mengkhawatirkan, mencapai 1 hingga 1,5 sentimeter setiap tahunnya. Jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi, diperkirakan sekitar 50 juta penduduk yang bermukim di sepanjang pantai utara Jawa akan menghadapi risiko serius. AHY menambahkan, “Jika kita tidak melakukan apa-apa, setiap tahun bisa terjadi penurunan permukaan tanah 10 hingga 15 sentimeter seperti yang sudah terjadi di Jakarta Utara,” Angka ini menyoroti urgensi tindakan segera untuk mencegah dampak yang lebih parah.

Pembangunan tanggul laut ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung utama masyarakat dari ancaman banjir rob dan penurunan permukaan tanah. Lebih dari itu, proyek ini juga esensial untuk mengamankan pusat-pusat ekonomi strategis di kawasan pesisir. Pantura, yang selama ini dikenal sebagai jalur logistik utama dan kawasan industri vital, menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi nasional yang harus dijaga keberlangsungannya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen pemerintah untuk segera melaksanakan proyek Giant Sea Wall ini, setelah tertunda selama puluhan tahun. Proyek ambisius ini sejatinya telah masuk dalam rencana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 1995. “Tidak ada lagi penundaan. Kami akan kerjakan segera,” ujar Prabowo saat membuka International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, pada 12 Juni lalu, menandakan era baru implementasi.

Presiden Prabowo memaparkan, tanggul laut raksasa ini akan membentang megah dari pantai utara Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi panjang sekitar 500 kilometer. Proyek kolosal ini diperkirakan akan menelan dana hingga US$80 miliar dan membutuhkan waktu pembangunan 8 hingga 10 tahun khusus untuk wilayah Jakarta, serta 15 hingga 20 tahun untuk keseluruhan wilayah Pantura. Dengan keyakinan, Prabowo berujar, “Tidak apa-apa butuh waktu lama. Seperti pepatah kuno, perjalanan seribu kilometer dimulai dengan satu langkah,” menyoroti visi jangka panjang pemerintah.

Untuk memastikan kelancaran dan koordinasi proyek, pemerintah telah membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa, yang akan bertanggung jawab penuh atas pembangunan dan pendanaan. Tahap awal proyek akan difokuskan pada wilayah yang paling rentan terhadap banjir rob, meliputi kota-kota penting seperti Jakarta, Semarang, Pekalongan, dan Brebes. Ini merupakan langkah strategis untuk mitigasi risiko terparah.

Prabowo juga membuka lebar pintu bagi investasi asing dari berbagai negara seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, serta mitra-mitra potensial dari Eropa dan Timur Tengah. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan pasif menunggu investor untuk memulai proyek vital ini. “Yang mau ikut silakan, tapi kita tidak akan menunggu. Kalau perlu, kami gunakan kekuatan sendiri,” tandas Prabowo, menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk merealisasikan pembangunan Giant Sea Wall demi masa depan Pantura.

(Kontribusi penulisan oleh Riri Rahayuningsih)