mellydia.co.id , JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menanggapi keberatan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi terkait data simpanan dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Purbaya menegaskan bahwa ia tidak pernah secara spesifik membuka data simpanan untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Polemik ini bermula ketika data Bank Indonesia (BI), yang dihimpun dari perbankan dan diolah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menunjukkan total simpanan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota secara keseluruhan di bank mencapai Rp233 triliun per September 2025. Dari jumlah tersebut, simpanan pemerintah kabupaten mendominasi dengan Rp134 triliun, diikuti provinsi Rp60,2 triliun, dan kota Rp39,5 triliun. Data krusial mengenai dana pemda mengendap ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 pada Senin (20/10/2025).
Secara khusus, simpanan Pemprov Jabar disebut menempati posisi keempat terbesar di antara provinsi-provinsi lain, dengan nilai Rp4,17 triliun. Angka ini masih di bawah DKI Jakarta yang tercatat sebagai yang tertinggi, mencapai Rp14,6 triliun. Purbaya, yang turut hadir dalam forum tersebut, menjelaskan bahwa data yang dimiliki Mendagri Tito Karnavian sama persis dengan datanya, sebab keduanya bersumber dari sistem BI yang menghimpun laporan dari perbankan. Oleh karena itu, Purbaya menyarankan Dedi Mulyadi untuk langsung mengonfirmasi ke bank sentral. “Tanya saja ke bank sentral, itu kan data dari sana. Harusnya dia cari, kemungkinan anak buahnya juga mengelabui dia. Itu dari laporan perbankan kan,” jelas Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/10/2025) sore.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menyoroti respons Dedi yang mempermasalahkan data simpanan Pemprov Jabar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. atau BJB (BJBR). Purbaya kembali menekankan bahwa dirinya tidak pernah merinci data simpanan Pemprov Jabar secara khusus. “Saya tidak pernah mendeskripsikan data Jabar. Kalau dia bisa menurunkan sendiri, ya saya tidak tahu dari mana datanya. Dia berdebat dengan dirinya sendiri, saya tidak tahu. Jadi saya tidak pernah bilang Jabar berapa kan? Saya bilang data di perbankan sekian punya pemda,” tuturnya.
Purbaya menambahkan bahwa ia pun masih mempertanyakan data simpanan milik pemerintah pusat di perbankan. Pada kesempatan sebelumnya, yakni dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025), Bendahara Negara itu memang sempat membuka data simpanan pemerintah pusat maupun pemda, lengkap dengan kategori simpanannya baik di giro, tabungan, maupun deposito berjangka, namun disajikan secara umum. Menkeu, yang belum genap dua bulan menjabat, kembali menegaskan Dedi dapat memeriksa sendiri data yang dihimpun oleh BI. “Saya bukan pegawai Pemda Jabar, kalau dia mau periksa, periksa saja sendiri. Itu data dari sistem monitoring BI yang dilaporkan oleh perbankan setiap minggu sekali. Ada flag [uangnya] punya siapa, jenisnya apa deposito, giro, lain-lain. Jadi jangan Pak Dedi menyuruh saya bekerja,” ungkapnya.
Keberatan Gubernur Dedi Mulyadi
Menanggapi pernyataan tersebut, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi membantah bahwa pemerintahannya memiliki simpanan dalam bentuk deposito di Bank BJB. Ia mengklaim posisi simpanan Pemprov Jabar di BPD tersebut sebesar Rp2,4 triliun. Dedi menjelaskan bahwa dana yang tersimpan senilai Rp2.418.701.749.621 tersebut berada dalam bentuk giro, bukan deposito, dan merupakan bagian dari pendapatan daerah yang disisihkan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan hingga akhir tahun, bukan sengaja disimpan demi mendapatkan bunga.
Politisi Partai Gerindra itu kemudian secara terbuka menantang Menkeu Purbaya untuk membuka data seluruh pemerintah daerah yang menyimpan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk deposito. “Saya sudah cek [Pemprov Jabar] tidak ada yang disimpan dalam deposito. Saya tantang Pak Menkeu [Purbaya] untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito,” tegasnya, seraya menyerukan transparansi lebih lanjut atas simpanan pemda di bank.
Ringkasan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keberatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait data simpanan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan. Purbaya menegaskan bahwa data yang diungkapkan berasal dari Bank Indonesia (BI) dan diolah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menunjukkan total simpanan pemda mencapai Rp233 triliun per September 2025. Ia menyarankan Dedi Mulyadi untuk mengonfirmasi data tersebut langsung ke bank sentral.
Purbaya juga membantah telah merinci data simpanan Pemprov Jabar secara khusus dan mempertanyakan asal data yang dimiliki Dedi Mulyadi. Sementara itu, Dedi Mulyadi mengklaim bahwa simpanan Pemprov Jabar di Bank BJB sebesar Rp2,4 triliun merupakan dana giro, bukan deposito, yang diperuntukkan bagi proyek pembangunan. Dedi Mulyadi menantang Menkeu untuk membuka data seluruh pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk deposito.
