BADAN Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini semakin memantapkan komitmennya melalui konsolidasi barisan pengurus. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai program kerja prioritas, dengan salah satu fokus utamanya adalah pengelolaan dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang vital bagi masyarakat.
Ketua Umum BPD HIPMI Bangka Belitung, Harry Ardianto Arsani, mengungkapkan ambisi organisasi untuk berperan aktif dalam program gizi nasional ini. Pihaknya berencana mengelola sebanyak 30 titik dapur MBG yang akan tersebar di berbagai wilayah strategis di Kepulauan Bangka Belitung.
Rencana pengelolaan ini telah dimatangkan melalui pertemuan dengan Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola di Badan Gizi Nasional (BGN), Bapak Tigor Pangaribuan. Dari total 142 titik dapur MBG di Bangka Belitung, HIPMI akan mengambil alih pengelolaan 30 titik di antaranya. Keterangan ini disampaikan Harry kepada awak media di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) HIPMI Bangka Belitung yang berlangsung di Gedung Mahligai Serumpun Sebalai, Pangkalpinang, pada Sabtu, 18 Oktober 2025.
Melalui forum Rakerda HIPMI tersebut, Harry menambahkan, organisasi berupaya keras merumuskan strategi komprehensif serta mencari solusi konkret untuk mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan dapur MBG, khususnya terkait upaya pemenuhan rantai pasok (supply chain) pangan yang berkelanjutan.
Mengingat kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan daerah kepulauan, Harry menekankan bahwa fokus HIPMI tidak hanya terbatas pada operasional dapur MBG semata. Aspek rantai pasok ketahanan pangan yang digunakan juga menjadi perhatian utama dan harus dikelola dengan cermat untuk memastikan kelancaran distribusi.
Salah satu tantangan signifikan dalam rantai pasok, menurut Harry, adalah pemenuhan kebutuhan telur yang sangat besar, diperkirakan mencapai 380 ribu butir untuk 142 titik MBG. Pihaknya kini tengah mengkaji opsi pasokan, baik dari produksi lokal Bangka Belitung maupun tambahan dari Palembang. “Inilah yang perlu kami rumuskan untuk inovasi apa yang akan dilakukan,” tegasnya, seraya menegaskan bahwa anggota HIPMI bertekad menjadi pelaku utama dalam pengelolaan MBG, bukan hanya sekadar penonton.
Awalnya, upaya anggota HIPMI dalam menjalankan program tersebut sempat menghadapi kendala permodalan. Namun, hambatan tersebut berhasil diatasi melalui kesepakatan penting dengan Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Sumsel Babel. Kerja sama ini diresmikan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) yang akan membuka akses permodalan bagi para pengusaha muda.
Harry optimis bahwa dengan dukungan akses permodalan dari perbankan, HIPMI tidak hanya akan sukses dalam program MBG, tetapi juga semakin leluasa mengembangkan usaha di berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari pertambangan, pariwisata, pertanian, perkebunan, hingga sektor kelautan dan perikanan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy, menekankan pentingnya pelaksanaan program MBG sesuai standar operasional yang ketat, menjamin keamanan bagi penerima manfaat, dan benar-benar efektif mencapai tujuan pemenuhan gizi. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, Ombudsman menemukan sejumlah catatan krusial yang memerlukan perbaikan segera demi menjaga keselamatan para penerima manfaat dari potensi kelalaian prosedur.
Pada tingkat penerima manfaat, Ombudsman menyoroti ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas untuk penanganan pengaduan jika terjadi masalah pada makanan. Fakta di lapangan menunjukkan, di beberapa sekolah, makanan bahkan sempat terlambat tiba. Selain itu, survei pemilihan menu pada satuan pendidikan juga belum terlaksana secara berkala, mengurangi efektivitas program.
Lebih lanjut, Yozar memaparkan beberapa temuan lain yang menjadi perhatian serius. Distribusi makanan kering ke sekolah kerap menggunakan kendaraan terbuka, membuat kemasan makanan rentan terpapar udara, debu, dan polusi jalan. Ironisnya, di salah satu titik, ditemukan benda asing dalam makanan, sebuah insiden yang tidak boleh dianggap sepele. Persoalan tata ruang pengolahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar kebersihan, keterlambatan penyaluran hingga melampaui enam jam, serta kualitas sayur-mayur yang tampak kurang segar turut menjadi sorotan. Yozar menegaskan, temuan ini bukan untuk menyalahkan pihak mana pun, melainkan sebagai ajakan bagi semua pemangku kepentingan untuk mencermati fakta di lapangan dan bersama-sama memperbaiki celah dalam sistem demi memastikan tidak ada risiko bagi penerima manfaat program MBG.
Pilihan Editor: Cara Pemerintah Mengevaluasi Makan Bergizi Gratis
Ringkasan
HIPMI Bangka Belitung menargetkan pengelolaan 30 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) dari total 142 titik di wilayah tersebut. Ketua HIPMI Babel, Harry Ardianto Arsani, menyatakan fokus pada rantai pasok pangan yang berkelanjutan, termasuk pemenuhan kebutuhan telur yang besar. Permodalan yang sempat menjadi kendala telah diatasi melalui kerjasama dengan BNI dan Bank Sumsel Babel.
Ombudsman Bangka Belitung menyoroti pentingnya SOP yang ketat dalam pelaksanaan program MBG, termasuk penanganan pengaduan dan distribusi yang aman. Temuan di lapangan menunjukkan beberapa masalah, seperti keterlambatan pengiriman makanan, penggunaan kendaraan terbuka untuk distribusi, dan bahkan penemuan benda asing dalam makanan, yang perlu segera diperbaiki untuk memastikan keamanan dan efektivitas program.
