Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) kembali menjadi pusat perhatian setelah FIFA menjatuhkan sanksi berat. Badan sepak bola dunia itu menangguhkan Sekretaris Jenderal FAM menyusul dugaan kecurangan administrasi serius terkait kualifikasi Piala Asia 2027. Skandal ini mencuatkan kembali integritas tata kelola sepak bola di Malaysia.
Pada Jumat (17/10), FAM secara resmi menangguhkan Sekretaris Jenderal Noor Azman Rahman. Keputusan ini diambil setelah FIFA menuding Malaysia menurunkan tujuh pemain yang tidak memenuhi syarat dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia 2027. Tuduhan ini memicu gelombang kekhawatiran mengenai validitas proses naturalisasi pemain.
Sebelumnya, FIFA telah menjatuhkan sanksi tegas. Tujuh pemain kelahiran luar negeri yang terlibat dalam kasus ini telah ditangguhkan, dan FAM didenda sebesar USD 438.000, atau setara dengan sekitar Rp7,2 miliar. Sanksi finansial yang signifikan ini menambah tekanan pada organisasi sepak bola Malaysia.
Badan sepak bola dunia itu menuduh Malaysia menggunakan dokumen palsu. Dokumen tersebut secara keliru mengklaim kakek-nenek para pemain lahir di Malaysia, padahal data asli menunjukkan bahwa mereka berasal dari negara-negara seperti Argentina, Brasil, Belanda, dan Spanyol. Pemalsuan ini menjadi inti dari dugaan pelanggaran administrasi.
Menanggapi situasi krusial ini, Wakil Presiden FAM, Sivasundaram Sithamparam Pillai, menjelaskan bahwa sebuah komite independen telah dibentuk. Komite ini bertujuan untuk menyelidiki kasus tersebut secara objektif dan transparan. Penangguhan Sekjen Noor Azman Rahman juga merupakan langkah untuk memastikan proses investigasi dapat berjalan tanpa intervensi.
Sivasundaram Sithamparam Pillai juga menegaskan komitmen kuat FAM terhadap integritas. “FAM tetap teguh pada komitmen kami untuk menjunjung tinggi transparansi dan melindungi reputasi sepak bola Malaysia,” ujarnya. Ia juga memastikan bahwa tidak ada anggota FAM yang akan terlibat dalam komite investigasi tersebut, menjaga independensi penyelidikan.
Di sisi lain, pengacara olahraga internasional, Serge Vittoz, yang mewakili FAM, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan banding atas keputusan FIFA. Menurut Vittoz, baik FAM maupun para pemain tidak melakukan pemalsuan apa pun. Ia berargumen, jika ada kesalahan, tanggung jawab seharusnya ditujukan kepada pihak yang benar-benar bersangkutan.
FAM bersikukuh bahwa seluruh proses naturalisasi pemain telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. Mereka berkomitmen penuh untuk menjaga integritas sepak bola nasional dari segala bentuk kecurangan.
Keputusan akhir atas banding tersebut dijadwalkan akan diumumkan pada 30 Oktober 2025. Jika banding ditolak oleh FIFA, FAM menyatakan kesiapannya untuk membawa perkara ini ke Court of Arbitration for Sport (CAS), menandakan perjuangan hukum yang panjang.
Skandal ini merupakan pukulan telak bagi Malaysia, yang selama ini gencar berupaya memperkuat skuad nasional melalui program naturalisasi. Kasus ini tidak hanya menguji reputasi FAM di mata dunia, tetapi juga menyoroti posisi mantan presiden FAM, Hamidin bin Haji Mohd Amin, yang saat ini menjabat di Dewan FIFA. Ini menjadi ujian berat bagi kredibilitas sepak bola Malaysia di kancah internasional.
Ringkasan
Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) menghadapi sanksi dari FIFA terkait dugaan kecurangan administrasi dalam kualifikasi Piala Asia 2027, termasuk pemalsuan dokumen naturalisasi pemain. Sekretaris Jenderal FAM, Noor Azman Rahman, telah ditangguhkan dan FIFA menjatuhkan denda sebesar USD 438.000 kepada FAM serta menangguhkan tujuh pemain. Tuduhan ini menyoroti penggunaan dokumen palsu yang mengklaim leluhur pemain lahir di Malaysia.
FAM telah membentuk komite independen untuk menyelidiki kasus ini dan mengajukan banding atas keputusan FIFA. FAM bersikukuh bahwa proses naturalisasi pemain telah dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan akan membawa perkara ini ke Court of Arbitration for Sport (CAS) jika banding ditolak. Skandal ini menjadi pukulan bagi upaya naturalisasi pemain Malaysia dan menguji reputasi FAM di mata dunia, terutama karena melibatkan dugaan pemalsuan.
