Program Digitalisasi Pendidikan: Pemerintah Bagikan 330 Ribu Smart TV ke Sekolah
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ambisius untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui digitalisasi. Rencananya, sebanyak 330.000 smart TV atau interactive flat panel (IFP) akan didistribusikan ke seluruh sekolah di Indonesia pada tahun ajaran 2025. Langkah ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk mewujudkan transformasi digital di sektor pendidikan.
Lebih dari 10.000 sekolah telah menerima satu unit smart TV, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo saat meninjau Sekolah Menengah Atas Negeri 10 di Pusdiklat Kesejahteraan Sosial Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 11 September 2025. “Sekarang pun kami sudah sebarkan, tapi baru mampu satu sekolah satu layar digital pintar,” ujarnya. Target selanjutnya adalah distribusi 100 unit smart TV pada bulan November mendatang, dengan peningkatan signifikan pada tahun berikutnya. Visi idealnya adalah satu smart TV untuk setiap kelas.
Biaya pengadaan terbilang signifikan. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Setya Budi Arijanta, mengungkapkan bahwa setiap unit smart TV, termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi, berharga sekitar Rp 26 juta. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalokasikan Rp 7,9 triliun untuk program ini, dengan rincian sebagai berikut (berdasarkan data LKPP yang dilihat Tempo): Direktorat SD: Rp 4.135.608.750.000; PAUD: Rp 1.710.048.240.000; SMA: Rp 1.000.779.120.000; SMK: Rp 972.841.320.000; dan Pendidikan non-formal dan informal: Rp 90.000.000.000.
Tempo telah berupaya meminta konfirmasi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dan Wakilnya, Atip Latipulhayat, terkait anggaran tersebut, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons.
Smart TV yang dipilih memiliki spesifikasi yang mumpuni: layar 75 inci (model 75WM61FE), sistem operasi Android 13 dengan memori 16 GB, tegangan listrik 100-240 volt, integrasi dengan akun Merdeka Mengajar, dan berbagai aplikasi pendukung pembelajaran. Distribusi dilakukan secara merata, mencakup semua jenjang pendidikan, dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), baik negeri maupun swasta.
Pemilihan vendor, Hisense, dilakukan setelah proses negosiasi harga. Menurut Setya Budi Arijanta, Hisense menawarkan harga terendah, yaitu Rp 26 juta per unit, dibandingkan dengan penawaran Acer yang mencapai Rp 40 juta per unit. Acer akhirnya mengundurkan diri karena tidak bersedia menurunkan harga. Program ini, lanjut Setya, bersumber dari anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan kesepakatan pembelian dengan vendor telah dilakukan sekitar dua bulan lalu.
Meskipun demikian, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sekolah berhak menolak distribusi perangkat tersebut. Beliau menjelaskan bahwa smart TV hanya diberikan kepada sekolah yang telah menyatakan kesediaannya menerima. “Kalau misalnya sekolah tidak bersedia dan karena kekeliruan dari distributor, maka bisa minta dikembalikan atau minta kami ambil,” tegas Mu’ti.
Dede Leni Mardianti berkontribusi dalam tulisan ini.
Pilihan Editor: Abdul Mu’ti: Banyak Sekolah yang Sedekah Nilai
Ringkasan
Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program digitalisasi pendidikan dengan mendistribusikan 330.000 smart TV ke sekolah-sekolah di Indonesia mulai tahun ajaran 2025. Program ini bertujuan untuk mentransformasi sektor pendidikan melalui teknologi, dengan target awal 10.000 sekolah menerima satu unit dan peningkatan bertahap hingga idealnya satu smart TV per kelas.
Anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 7,9 triliun dari APBN 2025, dengan biaya per unit smart TV sekitar Rp 26 juta, termasuk ongkos kirim, asuransi, dan garansi. Vendor yang dipilih adalah Hisense, setelah negosiasi harga yang ketat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan bahwa sekolah berhak menolak perangkat tersebut jika tidak bersedia menerimanya.
