mellydia.co.id, Jakarta — Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Belanda menggemparkan publik dengan mengungkap adanya dugaan oknum pejabat tinggi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memanfaatkan fasilitas Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta melibatkan mahasiswa untuk agenda plesiran di luar negeri. Menyikapi hal ini, PPI Belanda mendesak seluruh KBRI di berbagai negara untuk segera menghentikan pelibatan pelajar Indonesia dalam memfasilitasi perjalanan pejabat publik.
Kritik tajam tersebut bukan tanpa alasan. Ketua PPI Groningen, Yosafat Beltsazar, menuturkan bahwa praktik pelibatan pelajar oleh KBRI untuk memfasilitasi pejabat publik di luar negeri telah menelan korban jiwa. Tragedi memilukan ini menimpa Muhammad Athaya Helmi Nasution, seorang mahasiswa yang menghembuskan napas terakhirnya di Wina, Austria.
Yosafat menjelaskan, almarhum Athaya meninggal dunia saat mendampingi kunjungan tertutup yang dilakukan oleh anggota DPR, OJK, dan Bank Indonesia pada tanggal 25—27 Agustus 2025. Peristiwa ini terjadi di tengah kondisi Indonesia yang sedang dilanda riuhnya demonstrasi. Hasil otopsi forensik mengungkap bahwa almarhum suspected seizure, yang kemungkinan besar dipicu oleh heatstroke atau sengatan panas. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya cairan dan asupan nutrisi serta kelelahan ekstrem setelah beraktivitas sebagai pemandu dari pagi hingga malam hari, yang mengakibatkan electrolyte imbalances (ketidakseimbangan elektrolit) dan hypoglycemia (kadar gula darah turun di bawah normal) hingga berujung pada stroke, demikian papar Yosafat dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Selain mengungkapkan fakta menyedihkan ini, PPI Belanda juga mengecam keras pihak event organizer (EO) maupun koordinator Liaison Officer (LO) yang dinilai tidak bertanggung jawab. Kekecewaan memuncak karena tidak ada permintaan maaf sama sekali kepada keluarga almarhum yang telah jauh-jauh datang ke Wina untuk mengurus jenazah Athaya.
Bahkan, menurut Yosafat, pihak keluarga almarhum turut menyampaikan adanya indikasi penutupan atau penyembunyian keterangan mengenai detail kegiatan serta identitas pejabat yang dipandu almarhum di Wina oleh pihak EO. Ironisnya, alih-alih mengunjungi tempat penginapan almarhum saat menghembuskan napas terakhir, acara kunjungan kerja tersebut justru terus bergulir. Pihak EO malah terlihat sibuk mempersiapkan jamuan makan malam bersama para pejabat publik di sebuah restoran.
Menyikapi rangkaian insiden yang memilukan ini, PPI Belanda mengimbau tegas kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi Indonesia di negara mana pun untuk menolak jika ada pejabat publik Indonesia yang meminta pendampingan saat melakukan perjalanan plesiran, baik yang bersifat tertutup maupun pribadi. Khususnya bagi para pelajar di Belanda, desakan ini ditekankan agar tidak menerima tawaran memfasilitasi perjalanan pejabat publik, terutama yang datang melalui jalur pribadi atau jaringan pertemanan, demi menjaga martabat dan keselamatan pelajar itu sendiri.
Ringkasan
PPI Belanda mengungkap dugaan keterlibatan pejabat OJK, BI, dan DPR dalam agenda plesiran di luar negeri dengan memanfaatkan fasilitas KBRI dan melibatkan mahasiswa. Kritik ini muncul setelah seorang mahasiswa meninggal dunia di Wina saat mendampingi kunjungan anggota DPR, OJK, dan BI, di tengah maraknya demonstrasi di Indonesia.
Penyebab kematian mahasiswa tersebut diduga akibat kelelahan dan kekurangan nutrisi saat menjadi pemandu, diperparah dengan indikasi penutupan informasi mengenai detail kegiatan dan identitas pejabat yang dipandu. PPI Belanda mengecam keras EO yang dinilai tidak bertanggung jawab dan mengimbau mahasiswa Indonesia untuk menolak permintaan pendampingan dari pejabat publik yang melakukan perjalanan pribadi atau tertutup.
