mellydia.co.id, JAKARTA — Keputusan penting Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk membatalkan pemberian tunjangan rumah bagi anggotanya, sebuah langkah signifikan yang diumumkan baru-baru ini, diproyeksikan menjadi katalis positif yang menguatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan mendatang.
Menurut Nafan Aji Gusta, Senior Market Chartist dari Mirae Asset Sekuritas, kebijakan strategis ini berpotensi meredakan gejolak politik dan meningkatkan kondisi keamanan yang sebelumnya dianggap kurang kondusif. Stabilitas politik yang lebih baik diyakini akan menumbuhkan kembali kepercayaan diri para investor untuk mengalirkan investasinya ke pasar modal domestik, mendorong peningkatan minat secara signifikan.
Nafan menambahkan, saat dihubungi Bisnis pada Jumat (5/9/2025), bahwa pembatalan kebijakan tunjangan rumah oleh DPR ini merupakan wujud nyata upaya DPR RI dalam memenuhi aspirasi masyarakat secara bertahap. Respons positif ini diharapkan dapat meredakan tensi politik yang ada, sekaligus menciptakan lingkungan keamanan yang jauh lebih kondusif bagi semua pihak.
Lebih lanjut, Nafan menjelaskan bahwa kestabilan politik dan keamanan domestik adalah fondasi krusial dalam mendorong risk appetite atau selera risiko investor. Indikasi kebutuhan akan stabilitas ini terlihat jelas dari periode 1-4 September 2025, di mana investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell yang cukup besar, mencapai Rp4,18 triliun di pasar saham.
Oleh karena itu, peningkatan kondisi politik dan keamanan yang kondusif diharapkan dapat memberikan dorongan katalis positif yang signifikan, memicu peningkatan risk appetite para pelaku investor untuk kembali aktif berinvestasi di pasar modal Tanah Air.
Keputusan pembatalan tunjangan rumah anggota DPR ini sendiri dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menjelaskan bahwa kesepakatan penting ini telah dicapai setelah serangkaian rapat intensif seluruh fraksi dan secara resmi diputuskan pada tanggal 31 Agustus 2025.
Tidak hanya itu, serangkaian langkah penghematan dan perbaikan lainnya juga turut ditetapkan oleh DPR. Lembaga ini memberlakukan moratorium kunjungan luar negeri, kecuali untuk undangan kenegaraan yang esensial. Sejumlah fasilitas lain pun tak luput dari pemangkasan, meliputi biaya perjalanan, tagihan listrik, layanan telepon, hingga insentif transportasi. Selain itu, anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik secara tegas tidak lagi akan menerima hak-hak keuangannya.
Dasco menambahkan, langkah-langkah reformasi ini merupakan respons langsung terhadap gelombang 17+8 tuntutan publik yang disuarakan dalam aksi demonstrasi besar-besaran beberapa hari sebelumnya. Menanggapi hal tersebut, DPR RI berkomitmen untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang lebih bermakna dalam seluruh proses legislasi serta perumusan kebijakan lainnya.
Dalam konferensi pers pada Jumat (5/9/2025), Dasco secara tegas menyatakan, “DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya,” menegaskan kembali komitmen lembaga dalam menjawab ekspektasi masyarakat.
Ringkasan
DPR RI membatalkan tunjangan rumah bagi anggotanya, yang diprediksi Mirae Asset Sekuritas dapat menguatkan IHSG pekan depan. Langkah ini diharapkan meredakan gejolak politik dan meningkatkan keamanan, menumbuhkan kepercayaan investor untuk kembali ke pasar modal domestik.
Pembatalan ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat dan tuntutan publik, yang juga disertai langkah penghematan lain seperti moratorium kunjungan luar negeri dan pemangkasan fasilitas. DPR RI berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam legislasi dan kebijakan sebagai tanggapan atas gelombang tuntutan.
