Center of Economic and Law Studies (Celios) melayangkan tuntutan tegas kepada pemerintah: mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tuntutan ini menjadi poin utama dari delapan poin desakan ekonomi Celios, menyusul demonstrasi di berbagai wilayah. Celios menilai Sri Mulyani gagal menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ekonom Celios, Nailul Huda, menjelaskan kepada Tempo pada Rabu, 3 September 2025, bahwa proyeksi defisit APBN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) semakin membengkak. Menurutnya, di tengah banyaknya program pemerintah yang membutuhkan pendanaan besar, penerimaan negara, khususnya pajak, justru mengalami shortfall dan membutuhkan revisi proyeksi. Hal ini, menurut Huda, menunjukkan ketidakmampuan Sri Mulyani dalam mengelola APBN secara seimbang.
Sri Mulyani sebelumnya mengumumkan proyeksi defisit APBN 2025 mencapai Rp 662 triliun, atau 2,78 persen terhadap PDB – lebih tinggi dari target awal 2,53 persen. Lebih lanjut, penggunaan dana pendidikan sebesar Rp 223 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan Presiden Prabowo Subianto, juga menjadi sorotan tajam Celios.
Huda mempertanyakan alokasi dana pendidikan tersebut. Ia berpendapat, dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk pembiayaan pendidikan dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, yang menurutnya jauh lebih penting daripada MBG. Apalagi, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak mengatur MBG. Lebih jauh, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang gratisnya biaya pendidikan di SD dan SMP negeri maupun swasta, Huda menegaskan bahwa prioritas seharusnya diberikan pada penggratisan biaya sekolah, bukan MBG. “Dari situ, Sri Mulyani Indrawati layak dicopot,” tegasnya.
Selain pencopotan Menkeu, Celios menuntut revisi total kebijakan perpajakan. Huda menekankan pentingnya memperhatikan insentif pajak, bukan hanya pungutan pajak semata. Ia menyarankan agar sektor-sektor ekstraktif yang merusak lingkungan dikenai tarif pajak lebih tinggi dibandingkan sektor ramah lingkungan. Sementara itu, sistem insentif pajak harus diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan bisnis semata. Sebagai contoh, ia menyoroti perlunya penghilangan insentif untuk smelter.
Tuntutan Celios lainnya meliputi penerapan pajak kekayaan, pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) perampasan aset, pembatalan kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan pengurangan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pilihan editor: Kenapa Anggota DPR dan Pejabat Negara Bebas Bayar Pajak Penghasilan?
Ringkasan
Celios mendesak Presiden Jokowi mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena dinilai gagal menjaga stabilitas APBN. Proyeksi defisit APBN membengkak menjadi 2,78% terhadap PDB, lebih tinggi dari target awal, dan penerimaan pajak mengalami shortfall. Alokasi dana pendidikan sebesar Rp 223 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis juga dipertanyakan, dianggap kurang prioritas dibanding pembiayaan pendidikan formal.
Selain pencopotan Menkeu, Celios juga menuntut revisi kebijakan perpajakan, memperhatikan insentif pajak dan mengenakan pajak lebih tinggi pada sektor ekstraktif yang merusak lingkungan. Tuntutan lainnya meliputi penerapan pajak kekayaan, pengesahan RUU perampasan aset, pembatalan kenaikan tunjangan anggota DPR, dan pengurangan anggaran Polri.
