Sektor maritim di Indonesia menghadapi kerentanan signifikan terhadap serangan siber, sebuah ancaman yang berpotensi melumpuhkan sistem digital vital. Hal ini ditegaskan oleh Hendri Ginting, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) Kementerian Perhubungan. Ia menyoroti risiko peretasan yang bisa menargetkan sistem seperti Inapornet, serta sistem operasional kapal dan pelabuhan, yang krusial bagi kelancaran logistik nasional.
Dampak dari serangan siber ini tidak main-main. Kegagalan sistem operasional kapal dan fasilitas pelabuhan dapat menimbulkan konsekuensi serius. “Dampaknya bisa sangat serius, mulai dari gangguan rantai pasok hingga menurunnya reputasi perusahaan pelayaran. Karena itu, kewaspadaan dan koordinasi lintas lembaga mutlak diperlukan,” ucap Hendri di Jakarta, berdasarkan keterangan resmi pada Kamis, 4 September 2025. Peristiwa semacam itu bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bisa mengancam keamanan maritim secara keseluruhan.
Untuk memperkuat pertahanan dari ancaman tersebut, Kementerian Perhubungan RI bersama Kedutaan Besar Amerika Serikat telah menyelenggarakan lokakarya intensif bertajuk “Advanced Cybersecurity Readiness” pada 1-4 September 2025. Agenda penting ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan siber di sektor maritim dan diikuti oleh perwakilan dari berbagai instansi kunci, termasuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepolisian RI (Polri), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta beberapa penyedia fasilitas pelabuhan di Indonesia.
Selama empat hari penuh, para peserta lokakarya dibekali dengan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis. Mereka menerima pelatihan langsung dari instruktur berpengalaman dari lembaga keamanan maritim dan siber internasional, yang membahas praktik terbaik, strategi inovatif, serta langkah-langkah aplikatif untuk menghadapi ancaman siber, khususnya yang menargetkan infrastruktur dan operasional maritim. Pembekalan ini diharapkan dapat menciptakan SDM yang lebih tangguh dan responsif terhadap tantangan keamanan siber.
Menyambut penutupan sesi lokakarya, Hendri Ginting menyampaikan apresiasinya kepada Kedutaan Besar AS atas fasilitasi kegiatan tersebut. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk masa depan, di mana kerja sama tidak hanya berhenti pada program capacity building. “Harapan kami, kerja sama di masa depan tidak hanya berupa capacity building, tetapi juga studi banding ke AS agar kami bisa melihat langsung penerapan teknologi keselamatan dan keamanan maritim di sana,” ujar Hendri, menunjukkan komitmen kuat untuk terus memperkuat keamanan dan ketahanan siber sektor maritim Indonesia melalui kolaborasi internasional.
Pilihan Editor: Bahaya Sisa Anggaran Mengucur ke Koperasi Merah Putih
Ringkasan
Sektor maritim Indonesia rentan terhadap serangan siber yang dapat melumpuhkan sistem vital seperti Inapornet dan operasional kapal serta pelabuhan. Kegagalan sistem akibat serangan siber dapat menyebabkan gangguan rantai pasok, penurunan reputasi perusahaan pelayaran, serta ancaman terhadap keamanan maritim secara keseluruhan.
Untuk memperkuat pertahanan siber, Kementerian Perhubungan RI bekerja sama dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat menyelenggarakan lokakarya “Advanced Cybersecurity Readiness“. Lokakarya ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan siber di sektor maritim dengan melibatkan berbagai instansi seperti Polri, BSSN, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, serta penyedia fasilitas pelabuhan.
