Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen? Ini Alasan Optimisme Kemenkeu!

Jakarta, IDN Times – Di tengah tantangan global dan domestik yang terus menghantui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap memancarkan optimisme tinggi. Mereka yakin target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,2 persen (year on year/yoy) masih dalam jangkauan. Optimisme ini bukan tanpa dasar, melainkan didukung oleh serangkaian kebijakan strategis dan instrumen kebijakan yang disiapkan untuk memacu pemulihan ekonomi.

Andriansyah, Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, mengungkapkan bahwa beberapa kebijakan kunci telah digulirkan sejak kuartal III-2025 untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, program stimulus ekonomi dengan konsep “8+4+5”, serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat percaya diri target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang dipatok pada angka 5,2 persen, dapat tercapai. Kunci pencapaian ini terletak pada efektivitas kebijakan yang telah dan akan terus kami implementasikan hingga beberapa bulan mendatang,” tegas Andriansyah dalam diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

1. Penguatan Likuiditas Perbankan untuk Mengalirkan Kredit ke Sektor Riil

Salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara pada awal September lalu. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fondasi likuiditas sektor perbankan, sehingga bank-bank di Indonesia mampu mengatasi potensi permasalahan likuiditas yang mungkin terjadi di pasar.

Sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, pemerintah baru-baru ini kembali mengalokasikan tambahan dana sebesar Rp76 triliun. Dana segar ini disalurkan kepada tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Diharapkan, suntikan likuiditas ini akan mendorong sektor perbankan untuk lebih proaktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, yang pada gilirannya akan menjadi bahan bakar pemulihan ekonomi nasional. Dengan likuiditas yang memadai, perbankan diharapkan dapat memperluas pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan konsumsi masyarakat, serta mendorong investasi yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Di sisi pasokan, misalnya, kami meningkatkan likuiditas melalui penambahan dana, dari Rp200 triliun sebelumnya menjadi Rp276 triliun,” jelas Andriansyah.

2. APBN Sebagai Katalis Pendorong Ekonomi

Andriansyah menekankan pentingnya sinergi antara instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan krusial sebagai katalis yang mendorong roda perekonomian.

“Kami menyadari bahwa fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangatlah vital. Meskipun tidak semua belanja negara secara langsung berkontribusi pada PDB dalam bentuk konsumsi atau investasi, APBN memiliki kekuatan untuk bertindak sebagai katalisator yang memicu pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

3. Menekankan Peran Swasta dan Mengatasi Hambatan Investasi

Pemerintah juga menyadari sepenuhnya pentingnya peran sektor swasta dalam memajukan ekonomi. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi yang ada, dengan tujuan memperkuat fondasi perekonomian domestik. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah deregulasi yang terus diupayakan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

“Selain itu, kami terus melakukan deregulasi secara berkelanjutan. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Kelompok Kerja (Pokja). Pokja pertama fokus pada percepatan anggaran, Pokja kedua bertugas mengatasi bottlenecking, dan Pokja ketiga berkonsentrasi pada regulasi dan penegakan hukum. Secara khusus, Pokja kedua yang menangani bottlenecking berupaya untuk menghilangkan hambatan dari sisi pasokan,” urainya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan berupaya untuk mengelola anggaran negara secara lebih efektif dan efisien, dengan tujuan memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah melalui program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap alokasi anggaran.