Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia baru saja menyelesaikan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II yang berlangsung pada 1 dan 2 Desember lalu. Hasil dari forum penting ini adalah serangkaian rekomendasi strategis yang ditujukan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus utama pada penguatan ekonomi nasional.
Lebih dari 1.600 anggota Kadin dari pusat, daerah, hingga ketua asosiasi, turut serta dalam Rapimnas yang bertemakan “Kadin Bergotong Royong Memperluas Lapangan Kerja untuk Kesejahteraan dan Kemandirian Indonesia” ini. Semangat gotong royong tercermin dalam setiap butir rekomendasi yang dihasilkan.
Ketua Umum Kadin, Anindya Bakrie, menegaskan bahwa masukan-masukan ini akan dirangkum dalam sebuah lembar kebijakan yang akan diserahkan langsung kepada Presiden. “Rapimnas ini menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan dituangkan dalam lembar kebijakan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Salah satu poin utama yang digarisbawahi adalah optimisme Kadin terhadap pertumbuhan ekonomi tahun depan, yang diproyeksikan dapat melampaui 5,5%. Selain itu, Kadin juga sepakat untuk menjadikan enam dari delapan agenda prioritas pemerintah sebagai program quick wins, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengiriman pekerja migran yang lebih baik, perbaikan dan pembangunan 3 juta rumah, pemeriksaan kesehatan gratis, program magang berbayar, serta pengembangan Koperasi Merah Putih.
Fokus pada Penciptaan Lapangan Kerja dan Investasi
Kadin juga menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja. Lembaga ini berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan pemerintah dalam membuka peluang kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia.
Untuk mendukung hal tersebut, Kadin mendorong kemudahan investasi di berbagai sektor vital, mulai dari pertanian, energi, industri, perdagangan, ekonomi kreatif, pariwisata, hingga kecerdasan buatan (AI). Anindya Bakrie menekankan bahwa dengan likuiditas yang telah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan, hambatan utama saat ini adalah pada sisi permintaan.
Guna memperlancar realisasi investasi, Kadin mengusulkan mekanisme penyelesaian sengketa industri atau lahan yang efektif, pemberian *tax holiday* bagi investasi skala menengah, serta kepastian hukum terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Penguatan Industri Padat Karya, Digitalisasi, dan Peningkatan Produktivitas
Kadin juga menyerukan agar industri padat karya dan digitalisasi terus didorong sebagai bagian dari upaya akselerasi hilirisasi di berbagai sektor. Selain itu, peningkatan produktivitas pekerja melalui pelatihan dan pendidikan, termasuk pendidikan integritas untuk membentuk etos kerja yang baik, juga menjadi perhatian utama.
Mendorong Inovasi dan Pengembangan UMKM
Untuk mendorong inovasi, Kadin mengusulkan pemberian insentif bagi riset dan pengembangan teknologi, serta kerja sama riset yang lebih erat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, Kadin juga merekomendasikan agar Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) lebih selaras dengan kebutuhan keahlian industri nasional.
Kadin juga memberikan perhatian khusus pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka mendorong penguatan UMKM melalui berbagai cara, seperti memperkuat *trade remedies*, memperbaiki tata kelola impor, penyederhanaan izin ekspor dan impor, pendampingan dalam memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA), keterlibatan dalam diplomasi dagang, serta kampanye Bangga Buatan Indonesia.
Kadin juga berharap UMKM dapat dilibatkan secara aktif dalam program-program pemerintah, seperti MBG dan pembangunan 3 juta rumah, mengingat kontribusi signifikan UMKM dalam penyerapan tenaga kerja dan PDB.
Energi Terbarukan dan Tanggung Jawab Sosial
Kadin juga ingin berperan aktif dalam pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk pembangunan pembangkit listrik berbasis tenaga air, panas bumi, hingga surya.
Sebagai wujud tanggung jawab sosial, Kadin juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan jembatan di daerah-daerah terpencil, menggunakan dana *corporate social responsibility* (CSR). Inisiatif ini bertujuan untuk memudahkan akses bagi anak-anak yang harus menyeberangi sungai untuk bersekolah. Anindya Bakrie mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 300 ribu jembatan yang perlu dibangun, dengan biaya antara Rp 200 juta hingga Rp 800 juta per jembatan.
Ringkasan
Rapimnas Kadin menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dengan fokus pada penguatan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja. Kadin optimis pertumbuhan ekonomi tahun depan dapat melampaui 5,5% dan akan menjadikan enam agenda prioritas pemerintah sebagai program quick wins, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kadin juga mendorong kemudahan investasi di berbagai sektor, penyelesaian sengketa industri yang efektif, dan pemberian tax holiday bagi investasi skala menengah.
Kadin menyerukan penguatan industri padat karya dan digitalisasi, peningkatan produktivitas pekerja, serta pemberian insentif bagi riset dan pengembangan teknologi. Penguatan UMKM juga menjadi perhatian, melalui penguatan trade remedies, perbaikan tata kelola impor, dan pendampingan dalam memanfaatkan kesepakatan perdagangan bebas (FTA). Selain itu, Kadin berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan dan pembangunan jembatan di daerah terpencil sebagai wujud tanggung jawab sosial.
