Dalam upaya merespons tantangan ekonomi yang mendesak, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan secara langsung bertemu dengan perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) pada Jumat, 12 September 2025. Pertemuan penting ini difokuskan untuk membahas dan menanggapi tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah diajukan.
Luhut Binsar Pandjaitan, dalam keterangannya yang dirilis Sabtu, 13 September 2025, menegaskan komitmen pemerintah. “Kami berkeinginan untuk mendengarkan langsung aspirasi para ekonom, sekaligus memaparkan langkah-langkah konkret yang telah dan sedang pemerintah tempuh, serta memastikan bahwa pemerintah menyadari sepenuhnya berbagai persoalan krusial yang dihadapi masyarakat dan perekonomian nasional,” ujarnya.
Dalam diskusi tersebut, Luhut menggarisbawahi posisi strategis para ekonom sebagai mitra vital pemerintah dalam merumuskan dan memperkuat kebijakan ekonomi. Ia menekankan bahwa pemerintah secara aktif mendorong deregulasi, sebuah langkah fundamental yang diyakini sebagai kunci utama dalam penciptaan lapangan kerja baru dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Inisiatif ini juga mencakup percepatan digitalisasi melalui implementasi sistem Online Single Submission (OSS), yang diharapkan mampu menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi.
Selain upaya deregulasi, pemerintah juga tengah memfokuskan pada langkah konkret lain seperti relokasi sejumlah perusahaan garmen dan alas kaki. Langkah ini diambil di tengah intensifnya negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, dengan proyeksi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru. Dewan Ekonomi Nasional (DEN), di samping itu, menyoroti urgensi penguatan kualitas belanja negara dan peningkatan penerimaan negara melalui inisiatif digitalisasi. Sebagai proyek percontohan, digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) akan segera diimplementasikan.
Menurut Luhut, inovasi digitalisasi bansos ini memiliki dampak ganda. Tidak hanya akan secara signifikan meningkatkan transparansi anggaran dan akuntabilitas, tetapi juga akan mendorong efisiensi anggaran dengan memastikan bahwa bantuan tersalurkan secara lebih tepat sasaran dan manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Ketua DEN lebih lanjut menekankan bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan elemen krusial dalam membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. “Masukan berharga dari Bapak dan Ibu sekalian sangat kami butuhkan, untuk mengevaluasi apakah kami di pemerintah sudah berada di jalur yang tepat atau belum,” tuturnya. “Saya sangat memerlukan umpan balik dari semua pihak sebagai landasan diskusi kami dalam merumuskan kebijakan di pemerintahan.”
Menanggapi hal tersebut, Jahen F. Rezki, selaku perwakilan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI), menyampaikan apresiasi mendalam kepada DEN atas kesempatan berharga untuk menyampaikan pandangan para ekonom secara langsung. “Diskusi ini kami nilai sangat produktif, dan kami berharap agar tujuh Desakan Darurat Ekonomi yang telah kami susun dapat menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan di masa mendatang,” ungkap Jahen. “Kami juga sangat berharap bahwa forum diskusi semacam ini dapat terselenggara secara berkala untuk menjaga kesinambungan dialog.”
Sebagai informasi tambahan, Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) sebelumnya telah menyampaikan tujuh Desakan Darurat Ekonomi tersebut pada Selasa, 9 September 2025. Berikut adalah rincian lengkap dari desakan-desakan krusial tersebut:
Pertama, mendesak perbaikan menyeluruh terhadap misalokasi anggaran yang teridentifikasi, serta penempatan alokasi pada kebijakan dan program yang lebih wajar dan proporsional.
Kedua, menuntut pengembalian independensi dan transparansi, serta memastikan tidak adanya intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.
Ketiga, menyerukan penghentian dominasi negara yang berpotensi melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
Keempat, mendesak deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang selama ini menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Kelima, memprioritaskan kebijakan yang secara serius menangani ketimpangan dalam berbagai dimensinya.
Keenam, mengembalikan kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan keputusan, serta memberantas program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal.
Ketujuh, menyerukan peningkatan kualitas institusi, pembangunan kepercayaan publik, dan penyehatan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.
Pilihan Editor: Coretax Diterapkan. Bisakah Menambah Penerimaan Negara Rp 1.500 Triliun
Ringkasan
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) untuk membahas tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Pemerintah berkomitmen mendengarkan aspirasi para ekonom dan memaparkan langkah-langkah konkret yang telah ditempuh, termasuk deregulasi melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk menciptakan lapangan kerja dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Selain deregulasi, pemerintah fokus pada relokasi perusahaan garmen dan alas kaki, serta digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. AEI mengapresiasi diskusi tersebut dan berharap tujuh desakan mereka menjadi pertimbangan serius dalam perumusan kebijakan pemerintah di masa mendatang, termasuk perbaikan misalokasi anggaran, pengembalian independensi institusi negara, dan penanganan ketimpangan.
