Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurahman, menyatakan keyakinan kuat bahwa rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) UMKM dapat ditekan hingga di bawah 4% pada akhir tahun ini. Optimisme ini didasari oleh data terbaru yang menunjukkan perbaikan; NPL kredit UMKM berhasil turun dari 4,49% pada Mei 2025 menjadi 4,41% pada Juni 2025, sebuah indikasi tren positif yang sedang diupayakan untuk dipertahankan.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti adanya peningkatan tren NPL kredit UMKM, di mana angkanya mencapai 4,03% pada Januari 2025. Penurunan NPL pada akhir paruh pertama tahun ini dinilai Maman sebagai hasil langsung dari penguatan pengawasan terhadap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pendekatan ini menandai pergeseran fokus dari sekadar kuantitas menjadi penekanan pada kualitas penyaluran kredit.
“Pengawasan penyaluran KUR kami perdalam hingga ke tingkat provinsi, sebuah langkah yang belum pernah dilakukan secara intensif sebelumnya. Distribusi KUR kini tidak hanya berorientasi pada kuantitas, melainkan juga kualitas penerima,” jelas Maman kepada Katadata.co.id, Selasa (9/9). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan dana KUR tersalurkan secara tepat dan produktif, meminimalkan risiko gagal bayar.
Sebagai bagian dari strategi komprehensif ini, Maman telah menginstruksikan pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan KUR sepanjang tahun ini. Targetnya ambisius, yaitu menurunkan NPL KUR dari 3% pada akhir tahun lalu menjadi sekitar 2% tahun ini. Langkah ini krusial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan keberlanjutan program KUR.
“Kami memang terus mendorong penurunan NPL kredit UMKM. Dengan tren positif yang terlihat pada Juni 2025, kami akan menjaga momentum ini hingga akhir tahun,” tambahnya, menegaskan upaya berkelanjutan untuk mencapai target rasio NPL yang lebih sehat.
Lebih lanjut, Maman juga secara aktif mendorong pihak perbankan untuk membentuk tim pendampingan khusus bagi UMKM. Tim ini dirancang untuk berfokus pada penyaluran KUR, dengan tujuan utama menekan potensi terjadinya kredit bermasalah atau NPL. Pendampingan dianggap sebagai kunci mitigasi risiko sejak awal proses pemberian kredit.
Efektivitas tim pendampingan ini telah terbukti melalui contoh sukses di PT Permodalan Nasional Madani (PNM), di mana NPL sektor UMKM mereka tercatat sangat rendah, sekitar 0,86% pada Agustus 2024. Maman menjelaskan bahwa PNM mengalokasikan sebagian keuntungan investasinya untuk membiayai operasional tim pendamping tersebut, menunjukkan model yang bisa direplikasi oleh bank-bank lain.
“Ada margin keuntungan dalam proses penyaluran kredit di industri keuangan ini. Mengapa tidak dialokasikan 1% sampai 1,5% dari margin kredit sebagai biaya operasional tim pendamping di bank-bank penyalur KUR?” usul Maman di kantornya, Jumat (25/4), menyoroti potensi sumber pendanaan yang realistis.
Menurut politikus Partai Golkar ini, tim pendamping tersebut akan membekali penerima KUR dengan keahlian penting seperti pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Ketersediaan tim pendamping di bank-bank menjadi sangat krusial saat ini untuk secara signifikan menekan angka NPL yang masih menjadi perhatian.
Meskipun demikian, Maman mengakui bahwa penyaluran KUR masih dianggap aman jika NPL sektor UMKM berada di bawah 5%. Tercatat bahwa NPL sektor UMKM berada di atas 4% selama 10 dari 12 bulan sepanjang tahun lalu, dengan puncaknya mencapai 4,27% pada Mei 2024. “Kami masih bisa memahami mengapa NPL di sektor UMKM berada di atas 4%, namun kami harus melakukan upaya konkret untuk menekan NPL tersebut ke level yang lebih ideal,” pungkasnya, menunjukkan pemahaman akan tantangan sekaligus komitmen untuk perbaikan berkelanjutan.
Ringkasan
Menteri UMKM, Maman Abdurahman, optimis rasio NPL UMKM dapat ditekan di bawah 4% pada akhir tahun ini, didukung data penurunan dari 4,49% (Mei 2025) menjadi 4,41% (Juni 2025). Penurunan ini dipicu oleh penguatan pengawasan penyaluran KUR, berfokus pada kualitas penerima dan pendalaman pengawasan hingga tingkat provinsi. Pemerintah daerah diinstruksikan lebih selektif dalam menyalurkan KUR, menargetkan penurunan NPL KUR menjadi sekitar 2% tahun ini.
Pemerintah juga mendorong perbankan membentuk tim pendampingan khusus UMKM, meniru model sukses PNM yang berhasil menekan NPL UMKM hingga 0,86%. Tim ini akan membekali penerima KUR dengan keahlian pengelolaan keuangan dan manajemen usaha. Meskipun NPL UMKM di bawah 5% masih dianggap aman, upaya konkret terus dilakukan untuk menekan NPL ke level ideal.
