MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini pertumbuhan ekonomi pada triwulan keempat tahun ini masih akan berada di atas 5,5 persen meski banjir melanda tiga provinsi di Sumatera akhir November. Meski demikian, ia menyatakan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sedikit memengaruhi pertumbuhan di triwulan IV-2025.
“Berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan-perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain itu akan mendorong ekonomi sedikit,” ucapnya seusai rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis, 4 Desember 2025.
Beberapa waktu lalu ia sempat memperkirakan ekonomi di kuartal empat tumbuh di rentang 5,7 persen. Menurut dia ada kemungkinan banjir Sumatera berdampak ke target pertumbuhan. “Kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? Saya pikir (pertumbuhan ekonomi) masih akan di atas 5,5 persen,” ucapnya.
Ia juga menyiapkan langkah mitigasi dengan terus memonitor kondisi keuangan di sistem finansial. Sebelumnya Purbaya menggelontorkan dana Rp 200 triliun dan Rp 76 triliun ke bank konvensional. Jika angkanya masih kurang, ia akan menambah lagi dana ke perbankan untuk mendorong perekonomian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi di Pulau Sumatera pada kuartal ketiga lalu tumbuh 4,9 persen. Pulau Sumatera merupakan penyumbang terbesar kedua struktur produk domestik bruto nasional setelah Pulau Jawa. Kontribusi Sumatera terhadap perekonomian Indonesia sebesar 22,42 persen.
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai percepatan pemulihan ekonomi di sejumlah wilayah di Sumatera pascabencana banjir perlu didorong. Untuk mencegah dampak krisis yang berkepanjangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
“Pemulihan pascabencana tidak bisa hanya terbatas pada rekonstruksi fisik bangunan, tapi harus menyentuh langsung pada upaya menghidupkan kembali jantung perekonomian rakyat,” ujar Misbakhun seperti dikutip dari Antara.
Ia memastikan Komisi XI DPR RI akan mengawasi secara ketat realisasi anggaran dan program pemulihan di wilayah Sumatera. Misbakhun juga meminta OJK dan perbankan segera mengkaji kemungkinan penerapan relaksasi kredit atau restrukturisasi utang bagi debitur yang terdampak langsung oleh bencana di Sumatera.
Pilihan Editor: Risiko Besar Revisi UU P2SK bagi Bank Indonesia
